Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kara.nganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor... Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2009
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2009
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2009/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan APBD
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009, perlu diatur
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran
2009; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karanganyar tahun anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2009.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang bersumbcr dari
Dana Alokasi Khusus (OAK) Tahun 2013 dan 2014;
kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang
bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015; kegiatan-kegiatan pada Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
KB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK}
Tahun 2016; pergeseran rekening kegiatan Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Karanganyar; kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan yang bersumber dari dana WISMP;
kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersumber dari
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90
Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90
Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
b. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan pendidikan maka dalam penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan
pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 47 Tahun 2008; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 44 Tahun 2019;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan yang secara pokok meliputi:
1. Tata Cara PPDB
2. Pendataan Ulang
3. Perpindahan Peserta Didik
4. Pelaporan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolalan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor & Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022.
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan
sosial dan ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah
Kabupaten Situbondo perlu memberikan bantuan sosial
kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang belum
menerima bantuan dari Pemerintah;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam
pertanggungjawaban pcmberian bantuan sosial, perlu
mengatur mekanisme penyaluran bantuan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 Daerah.
Dalam rangka penanganan dampak pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa:
a . bantuan pangan; dan/ atau
b. bantuan uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 160 ayat (2) disebutkan bahwa "Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD" dan ayat (3) berbunyi "Pergeseran antar Obyek Belanja dalam jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah" serta ayat (4) berbunyi "Pergeseran Anggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD"; bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ Perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Angka 6 berbunyi "Bagi Daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dalam APBD TA 2018, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran yang Dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga, Penjadwalan Ulang Kegiatan dan/atau menggunakan Kas yang tersedia" dan Angka 7 berbunyi "Penyediaan Anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas atau Penyesuaian Nomenklatur Anggaran sebagaimana tersebut pada Angka 6 dilakukan dengan cara Merubah Penjabaran APBD TA 2018 tanpa menunggu Perubahan APBD TA 2018, yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan Perubahan Penjabaran APBD dimaksud"; bahwa sehubunganSurat Pelaksana BPBD Nomor : 900/45/BPBD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL, Surat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Nomor : 045.1/736/Perpus/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Usul Pergeseran Anggaran BTL, Surat Kepala BPPRD Nomor : 900/190/BPPRD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penyusunan Anggaran BTL, Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/434/Kes/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA BTL Pergeseran Taun Anggaran 2018, Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900/537/UMUM-SETDA/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Pergeseran Anggaran BTL Tahun 2018, Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 900/313/Sekrt/DISTAN/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL dan Nomor : 521/307/DISTAN/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran APBD TA 2018. Surat Plt. Kepala BPKAD Nomor : 900/212.Sekr/BPKAD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan Anggaran BTL TA 2018, Surat Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 900/104/DISDAG/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL, Surat Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, OR dan Pariwisata Nomor : 090/53/Disporapar/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan Anggaran BTL TA 2018, Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900/133-Sekr.3/DIK/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Mohon Pergeseran Anggaran BTL, Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 800/71/Diskominfo/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan Anggaran BTL Tahun 2018, Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah Nomor : 900/175/BKPSDMD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Pergeseran BTL Tahun 2018, Surat Camat Labuan Amas Selatan Nomor : 900/112.a/LAS/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Perubahan BTL Tahun 2018, Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/157/Kesbangpol/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Perubahan/Pergeseran Tahun 2018. Surat Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Nomor : 900/220/Perkiml/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan BTL 2018 Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 172/276/SET-DPRD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Pergeseran BTL 2018, Surat Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor : 900/241/DKP-KAN/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL TA 2018, Surat Camat Batu Benawa Nomor : 900/168/BTBNW/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Pergeseran BTL TA 2018, Surat Kepala Dinas Sosial, PP, KB, PP dan PA Nomor : 900/264/Dinsos, PPKBPP&PA/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Usulan Pergeseran BTL Tahun 2018, Surat Camat Limpasu Nomor : 900/79/LPS/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Mohon Pergeseran anggaran BTL 2019, Surat Camat Hantakan Nomor : 175/95/HTK/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal RKA Pergeseran BTL Tahun 2018, Surat Camat Pandawan Nomor : 900/55-Keu/PDW/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL Tahun 2018, Surat Camat Barabai Nomor : 050/621/Kec. Barabai tanggal 31 Mei 2018 perihal usulan pergeseran Anggaran Gaji Tahun 2018, Surat Camat Haruyan Nomor : 900/178-Keu/HRY/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran Anggaran BTL 2018, Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Nomor : 900/168.a/DLHP/2018 ranggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan Anggaran BTL Tahun 2018, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 900/344/Set-DPMD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran BTL TA 2018, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :900/344/Set-DPMD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal pergeseran BTL TA 2018, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 900/161/BAPPELITBANGDA/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran BTL Tahun Anggaran 2018, Surat Camat Batang Alai Timur Nomor : 900/15.1/BAT/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pergeseran BTL TA 2018, Surat Camat Batang Alai Selatan Nomor : 900/168/BAS/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Perihal RKA Pergeseran Tahun 2018, Surat Camat Batang Alai Utara Nomor : 045/77/BAU/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan Kedua anggaran BTL 2018, Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 900/093/Satpol PP dan Damkar/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Pergeseran Anggaran BTL 2018, Surat Camat Labuan Amas Utara Nomor : 900/267/LAU/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018, Surat kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Nomor : 900/275/PM.PTSP.TK/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Perubahan BTL Tahun Anggara 2018, Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 900/078/Disdukcapil/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Rincian DPA BTL Perubahan 2018, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/153/DPUPR/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Mohon Pergeseran BTL Tahun Anggaran 2018, Surat Plt. Inspektorat Nomor : 700/114/INSP/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal pergeseran BTL TA 2018, Surat Direktur RSUD H. Damanhuri Nomor 900/1081RSUD/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Mohon Pergeseran BTL; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018, berisi tentang : Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU no. 17 Tahun 2003;
UU no. 1 Tahun 2004;
UU no. 15 Tahun 2004;
UU no. 33 Tahun 2004;
UU no. 24 Tahun 2008;
UU no. 12 Tahun 2011;
UU no. 23 Tahun 2014;
PP no. 55 Tahun 2005;
PP no. 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden no. 123 Tahun 2016;
Permendagri no. 13 Tahun 2006;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah no. 16 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah no. 03 Tahun 2013;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah no. 02 Tahun 2018;
Memuat:
Pasal I:
Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal 2;
Pasal 3'
Pasal 4A;
Pasal II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Seram Bagian Timur No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan PP No 21 tahun 2007; PP 23 Tahun 2005; PP 54 20005; PP 55 tahun 2005; PP 56 tahun 2005; PP 58 Tahun 2005; PP 65 Tahun 2005; PP 79 tahun 2005' PP 8 tahun 2006; PP 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011 yang diubah dengan PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 38 Tahun 2018; PERDAKABSBT No 8 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 12 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
900 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 23 Tahun 2018
APBD PERUBAHAN TA 2018 - PERGESERAN/PENYESUAIAN - MENDAHULUI PENETAPAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO. 23, TBD 2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, khususnya
hal-hal yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih bagi pemerintah daerah, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buru
Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018. Perubahan tersebut diatas,
hanya terbatas pada belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi pada
pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
