Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.618 peraturan dalam 0,067 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2020

Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download :
207_PMK.07_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.02/2013

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Download :
2013 PMK 209.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 188/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
PMK No. 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022

Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
134_PMK.07_2022.pdf

Abstrak

BELANJA WAJIB

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 134/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 837; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 260) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 142), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah menganggarkan belanja wajib dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
10 HLM, Lampiran halaman 7 - 10.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.05/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Download :
PMK Nomor 221 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

Download :
65_PMK.02_2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 185/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013
PMK No. 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.011/2010

Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Anggaran dalam Rangka Pemberian Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 227 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2021

Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
111_PMK.06_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Diubah dengan :

PMK No. 216/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

Mengubah :

PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

Download :
PMK Nomor 225 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT