Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2020/ No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 200 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini daitur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informas! Manajemen Aset yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati; Tata cara Penetapan Status Penggunaan BMN Oleh Pengelolaa Barang; Tata cara Pengalihan Status Penggunaan BMD; Tata Cara Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah; tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Dioperasionalkan Oleh Pihak lain; Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 89 Tahun 2020
barang milik daerah - standar operasional prosedur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa dengan ditetapkannya Perbup Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 tahun 1965; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 tahun 1988; PP No 71 tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, standar operasional prosedur pengadaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyakuran barang milik daerah, standar operasional prosedur pemanfaatan barang milik daerah, standar operasional prosedur pengamanan barang milik daerah, standar operasional prosedur pemeliharaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penilaian barang milik daerah, standar operasional prosedur pemindahtanganan barang milik daerah, stnadar oeprasional prosedur penatausahaan barang milik daerah, standar operasional prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendallian barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 88 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Boyolali No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat
atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
daerah dan pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2018;Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2018 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran data dan informasi mengenai kekayaan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah terutama terkait ruang lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Penatausahaan, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 87 Tahun 2020
KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL - SEWA - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/No.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk menunjang kelancarn pelaksanaan tugas bagi pejabat /aparaturan harus didukung oleh saana diantaranya kendaraan dinas operasional
b.bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efesiensi anggaran pemerintah daerah kabupaten banyuasin ,perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU N0 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 20004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimmana telah beberapa kali dibah terakhir dengan U No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 7 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; ketentuan umum ,asas dan tujuan penggunaan ,kebutuhan dan pemanfaatan ,tata cara dan spesifikasi ,pemeliharaan dan perawatan,kontrak sewa,pengawasan dan pengendalian ,sanksi,ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang penghapusan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan standar operasional prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Bab III Standar Operasional Prosedur Pengadaan
Bab IV Standar Operasional Prosedur Penggunaan
Bab V Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan
Bab VI Standar Operasional Prosedur Pengamanan
Bab VII Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan
Bab VIII Standar Operasional Prosedur Penilaian
Bab IX Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan
Bab X Standar Operasional Prosedur Pemusnahan
Bab XI Standar Operasional Prosedur Penghapusan
Bab XII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 108 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemkab. Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Kepmendagri No. 7 Tahun 2002, Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kodefikasi Barang
3. Kode Lokasi
4. Kode Register
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan, Pengelolaa Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan secara fisik, administrasi maupun hukum, bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penatausahaan Barang Milik Daerah beruba barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penatausahaan Persediaan
Bab III Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab IV Penyelesaian Kerugian Negara
Bab V Laporan Pertanggungjawaban
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
Di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Cagar Budaya, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan pengalihan kepemilikan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
