Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.018 peraturan dalam 0,08 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1961

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 Tentang Pergantian Pejabat

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 94 Tahun 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja

Mengubah :

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 Tentang Pergantian Penjabat

Download :
Keppres No 97 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Formasi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Diubah dengan :

PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP No.97 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Kolonel Said Sebagai Anggota Angkatan Laut Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 97 Tahun 2014

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

Abstrak

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BD.2014/NO.97

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 97 Tahun 2010

ANALISIS JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP_97_2010.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD 97/2010

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 100 Tahun 2000; 6. PP Nomor 9 Tahun 2003; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; 10. Perbup Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perbup Situbondo Nomor 7 Tahun 2008.
Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. Analisis Jabatan pada Kecamatan Situbondo terdiri dari : a. Bagan Jabatan; b. Formasi Jabatan; dan c. Uraian Jabatan sebagaimana tersebut dalam lamipiran l sampai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 97 Tahun 2015

Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1965

Pengangkatan Drs. Gandhi Sebagai Kepala Direktorat Akuntan Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 97 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2017

Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisa Jabatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62060).

Download :
NO.97.pdf

Abstrak

kepegawaian - jabatan - administrasi dan tata usaha negara

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72054

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisa Jabatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUNB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah_ Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017.
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada DPRKP dengan nomenklatur jabatan meliputi jabatan pipinan tinggi, administrasi, dan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62060).
17 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 97 Tahun 2007

Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perbup_97_2007.pdf

Abstrak

izin belajar-pns

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Tahun 2007/No.97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan guna meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dalam bentuk izin belajar; b. bahwa pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat bertujuan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan untuk menjarnin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, sejalan dengan penyempumaan manajemen kepegawaian
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 8 tahun 1974; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 99 Tahun 2000; PP No 100 Tahun 2000; PP No 101 Tahun 2000; Pp No 9 tahun 2003; PP No 38 tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Kendal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 97 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 97 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000.