Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.102 peraturan dalam 0,073 detik

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TUHA PEUT GAMPONG

Abstrak

Desa

Download file:

Qanun No 4 Tahun 2018.pdf

TUHA PEUT GAMPONG

2018

Qanun NO. 4, Lembaran Kabupaten Aceh Timur No. 4/ 2018

Qanun tentang TUHA PEUT GAMPONG

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Tuha Peut Gampong.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; Uu No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Fungsi, Tugas dan Wewenang TPG; BAB IV Hak, Kewajiban dan Larangan TPG; BAB V Keanggotaan TPG; BAB VI Kelembagaan TPG; BAB VII Masa Jabatan Anggota TPG; BAB VIII Pemberhentian Anggota TPG; BAB IXI Peraturan Tata Tertib TPG; BAB X Pembinaan dan Pengawasan; BAB XI Pendanaan; BAB XII Ketentuan Lain-lain; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Mencabut Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 35 Seri D Nomor 32); Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11).
26 halaman

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemerintahan Kampung

Abstrak

Desa

Download file:

Q_4_2011_pEMERINTAHAN KAMPUNG_compressed.pdf

desa (kampung)

2011

Qanun NO. 4, LD.2011/No.51, TLD.2011/No.1

Qanun tentang Pemerintahan Kampung

ABSTRAK:

Bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 drt Tahun 1956; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kab. Aceh Tengah No. 30 Tahun 2001; Qanun Kab. Aceh Tengah No.10 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kampung; Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; Rayat Genap Mupakat; Iem Kampung dan Imem Dusun; Petue; Tindakan Penyidikan; Peraturn Kampung; Perencanaan Pembangunan Kampung; Keuangan Kampung; BUM Kampung; Kerjasama Kampung; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
70 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Download file:

Permendagri No. 3 Tahun 2024.pdf

aset-desa

2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 3, BN 2024 (243 : 51 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
Dalam peraturan ini mengubah ketentuan : Pasal 1, Pasal 25 tentang pemindahtangananan aset desa, Pasal 28 tentang penatausahaan dan pelaporan aset desa, Pasal 31 tentang Format keputusan kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa, Pasal 32 tentang Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar, Pasal 33 terkait pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 35 tentang tinjauan lapangan, Pasal 36 tentang Persetujuan Gubernur, Pasal 37 tentang laporan Kepala Desa kepada Bupati/walikota, Pasal 38 Untuk Bukan Kepentingan Umum, Pasal 39 tahapan tukar menuar tanah milik desa, Pasal 40 tinjauan lapangan, pasal 41 penerbitan izin, Pasal 42 untuk kepentingan desa, Pasa 48. Menyisipkan Pasal 32A s.d. 32K, Pasal 33A s.d. 33C, Pasal 37A, Pasal 42A, Pasal 48A, pasal 50A,.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
51 hlm (termasuk lampiran)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mengubah

PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Download file:

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 96 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 66 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Mengubah

PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 65 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penataan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kewenangan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT