Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.249 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 10 Tahun 2008

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
perda dairi no.10 thn 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008

Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 10 TAHUN 2008 TTG SETDA.pdf

Abstrak

SOTK - kabupaten landak

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2008/NO.10, TBD NO.10, LL KAB. LANDAK: 29 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, U, ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten landak. Berisikan 8 Bab

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Landak
29 Halaman Peraturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Palembang No.10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

Download :
PERDA-10-2008.pdf

Abstrak

ORGANISASI-DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang dengan perda.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagru No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam ketentuan umum antara lain menetapkan definisi unit pelaksana teknis badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi : Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kepagawaian Daerah dan Diklat, eselonisasi, pembiayaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2008.
12

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2008

Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Empat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

PP No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
PP No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992
PP No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985
PP No. 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008

Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Grobogan

Struktur Organisasi

Download :
Perda Grobogan 10 Tahun 2008.pdf

Abstrak

susunan-kedudukan-tugas-pokok-organisasi-kecamatan-kelurahan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/No.4 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur susunan, kedudukan dan tugas pokok Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan serta Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan, yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam wilayah kerja Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2008.
Mencabut : a. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan; b. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Grobogan.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2008

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Wajo TA 2008.pdf

Abstrak

ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 1 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 23. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/Iberkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 614.752.970.121,00 Rp. 84.054.216.496,00 Rp.698.807.186.617,00 v 3. Pembiayaan a. Pencrimaan I) Semula Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan Rp. 132.811.488.012,00 Rp.(I 81.994.049.624,42) 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp.189.261.124.496,42 •· I ) Semula 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. Rp. 4.172.183.035,00 3.094.891.837.,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 • Rp.181.. 994.049.624,42 Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah I ) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 24.313.750.000,00 10.624.091.591,58 J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan Rp. 34.937.841.591,58 I) Semula Rp. 453.932.631.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I ) Sernula Rp. 7.867.283.248,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897.900,00 Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439.181.148,00 (2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah I ) Sernula 1) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.269.372. 900,00 25.000.000,00 .1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 b. Retribusi daerah l) Semula Rp. 7.901.277.100,00 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. 49.754.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.951.031. l 00,00 !). Semula Rp. 5.200.000.000,00 2) Bertarn bah/(berkurang) Rp. 623 .686.000,00 Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 5.823.686.000,00 I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.943.100.000,00 9.925.6.51.591,58 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 b. Dana alokasi umum l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 c. Dana alokasi khusus l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah l) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 b. Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Dana Darurat Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 6.075.062.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 6.075.062.000,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.540.000,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2. 751.540.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 1.601.221.248,00 2) Bertambah/rberkurang) Rp. 11.820.357.900,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah Rp. 13.421.579.148,00 Daerah Iainnya setelah perubahan f. Sumbangan dari Organisasi/Lernbaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga l ) Sernula 2) 13ertambah/(berkurang) Rp. Rp. 191.000.000,00 0,00 Jurnlah Sumbungan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan Rp. 191.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung I) Sernula Rp. 273.404.456.389,00 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 48.595.186.603,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.321.999.642.992,00 b. Belanja Langsung I) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.348.513.732,00 Rp. 35.459.029.893,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.376.807.543.625,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai l) Semula Rp. 230.864.478.725,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.431.630.277,00 .J umlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga Rp. 254.296.109.002,00 l) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 500.000.000,00 (200.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 c. Belanja subsicli I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan d. Belanja hibah I) Sernula Rp. 11.944.000.000,00 Rp, 0,00 e. 2) Bertambah/(berkurang) .lumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial Rp. 9.037.971.250,00 Rp. 20.981.971.250,00 I) Semula Rp. 6.159.059.165,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.637.197.900,00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.796.257.065,00 f. Belanja bagi hasil I). Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 o· Belanja bantuan keuangan I) Semula Rp. 22.609.042.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak ierduga Rp. 22.609.042.496,00 1) Semula 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. Rp. 1.327 .876.003,00 (311.612. 824,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.016.263.179,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja peguwai I) Sernula Rp. 26.728.022.467,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.778.647.375,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 30.506.669.842,00 b. Belanja barang dan jasa l) Sernula Rp. 79.800.703.018,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.327.133.443,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp. 98.127.836.461,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 234.819.788.247,00 Rp. 13.353.249.075,00 Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp.248.173.037.322,00 Pasal 4 (1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 I) Semula Rp. 132.8I1.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. I 89.261. I 24.496,42 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00 Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 (2) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1) Sernula Rp. 132.811.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.189.261.124.496,42 0,00 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jurnlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,83 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerirnaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 � (3) Pengeluaran sebagairnan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Sernula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00) 0,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah perubahan e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 3.394.891.837,00 Rp. Rp. 200.000.000,00 500.000.000,00 Jurnlah Pernbayaran Utang Pihak. Ketiga setelah perubahan Pasal 5 Rp. 6.567.074.872,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : �6. Lampiran VI 7. Lampiran YH 8. Lampiran Ylll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjarnan Daerah dan obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008

Izin Penggalian Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga

Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Purbalingga No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

izin-penggalian-jalan-kabupaten

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003
Peraturan ini mengatur izin yang diberikan terhadap kegiatan penggalian jalan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan yang dilakukan di tanah jalan yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2008

Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA KAB.BKY NOMOR 10 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. BENGKAYANG: 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu ditetapkan ketentuan perizinanan usaha hotel dan penginapan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.304/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT.86; Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02;
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Bentuk Usaha; BAB IV Pengaturan Usaha; BAB V Ketentuan Perizinan; BAB VI Kewajiban; BAB VII Hak; BAB VIII Sanksi Administrasi; BAB IX Retribusi; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Ketentuan Penyidikan; BAB XII Pelaksanaan,Pengawasan Dan Pengendalian; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
16 Halaman dan 4 Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 10 Tahun 2008

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_Kota_Pontianak_Nomor_10_Tahun_2008 ocr.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( RPJP ) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 S/D 2025

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10, TLD No.10, LL KOTA PONTIANAK : 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk menentukan rencana pembangunan dalam waktu 20 Tahun yang akan datang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kota Pontianak sebagai dokumentasi perencanaan yang menjamin konsistensi kebijakan dan program antar pergantian kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi, dan arah pembangunan.
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Arah Dan Tahap Pembangunan Daerah, Kedudukan RPJP Dan Dokumentasi Perencanaan Lain, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya ketentuan dimaksud.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 10 Tahun 2008

Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda nias selatan no. 10 thn 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2008.