Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Desa agar dapat berjalan dengan efektif, efisien
dan optimal perlu ditunjang oleh sarana dan
prasarana yang cukup dan memadai;
bahwa guna tertib administrasi dan identifikasi
penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas
Operasional Operasional Operasional pada
Pemerintahan Desa perlu ditetapkan petunjuk
teknis penggunaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
di Lingkungan Pemerintah Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah desa dengan sistematika: ketentuan umum; kendaraan dinas operasional; pengamanan dan pemeliharaan; kewajiban dan larangan; sanksi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Perwali adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Barang Milik Daerah; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Tahun 2022 Nomor 216
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosioekonomik berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit.
UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 971/MENKESPER/XI/2009; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/201; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Menkes No. 772/MENKES/SK/VI/20; Menkes No. 631/Menkes/SK/IV/20; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II RSUD Kota Serang; Bab III Pemilik RSUD Kota Serang Bab IV Pengelolaan RSUD Kota Serang Bab V Tata Kerja Bab VI Peraturan Internal Staf Medis Bab VII Kerahasiaan Informasi Medis; Bab VIII Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab IX Tata Kelola Keuangan RSUD; Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
58 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA TELAH TERSELESAINYA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena proses tuntutan ganti rugi atas Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Telah Terselesainya Proses Tuntutan Ganti Rugi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
enetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang pada Perwali ini, disebabkan karena telah terselesainya proses tuntutan ganti rugi atas barang milik daerah yang dinyatakan hilang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan bab IV Peraturan Menteru Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah perlu disusun dengan prinsip memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.7 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.108 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perbup No.51 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penetapan RKBMD Pemerintah Daerah; Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
17 halaman dan 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perda no.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemusnahan; Penilaian; Pemindahtanganan; Penghapusan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensu Barang Daerah pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, perlu diadakan sensus barang daerah secara cermat terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, barang milik Negara yang digunakan Pemerintah Daerah, baik milik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian lain dan atau Lembaga lain, kemudian untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan benar perlu dilakukan sensus barang daerah melalui pencatatan langsung ditempat barang berada, sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis, lokasi, keadaan, dan data lainnya guna menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris Barang Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Banjarnegara
UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234;
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 19)
Ketentuan Umum, Sensus Barang Daerah, Pelaksanaan Sensus Barang, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2020
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu mengatur tentang tata cara penilaian dan pemindahtanganan barang milik daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Penilaian c.Pemindahtanganan d.Penjualan e.Tukar Menukar f.Hibah g.Penyertaan Modal Pemerintah daerah h.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
24 Halaman; Lampiran 60 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau
Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang
Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
71 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan insentif, besaran insentif, penerima insentif, waktu pembayaran dan tata cara pembayaran Insentif Pemanfaatan BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
