Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum Angkutan Pedesaan (ANGDES) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 34 tahun 2014 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan peraturan menteri perhubungan nomor PR 301/1/7/Phb-2014 tahun 2014 tentang peyesuaian tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang antar kecamatan dalam kabupaten lebong dengan mobil penumpang umum.
Materi Pokok: tarif dasar angkutan penumpang umum antar kecamatan atau angkutan penumpang umum pedesaan dalam kabupaten lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup No.56 Tahun 2013 dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No.56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perbup Kukar No.56 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Perubahan: Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 dan Ketentuan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , TAHUN 2018 NOMOR 71016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi, dan bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan saat ini, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2010 stdd PP No. 22 Tahun 2011; Permenhub No. PM 49 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2014; Pergub No. 47 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, Dokumen Angkutan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Pembukaan Kantor Cabang, Kewajiban, Tarif Pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi, Sanksi Administratif, Sistem Informasi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, dan Peningkatan Kompetensi SDM Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 1996.
Permenhub No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wialyah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang
Mengubah :
Permenhub No. 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 46, BN.2019/No.802, jdih.dephub.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 46 Tahun 2014
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 46, BN.2015/No.303, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan (Accident)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 139 avat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah
kabupalcn/ kota wajib menjamin tersedianya angkutan
urnum untuk orang dan/atau barang dalarn
wilayahnya;
b. ba.hwa Kota Semarang sudah mcmiliki layanan Dus
Rapid Trurrait (ORT) Trans Semarang yang bcrbcntuk.
Badan Layarian Umurn Daerah;
c, bahwa herdasarkan ketentuan Pasal 58 Perat urrm
Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri No111or 61 Tahun
2007 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah, tarip layanan Badan Layanan
Urnurn Daerah ditetapkan dengan Pcraturan Kepala
Daerah dengan mcmpcrtirnbangkun kontirruitas dan
pengernbangan layanan, daya beli masyarakat, azas
kcadilan dan kepatutan.dan kompetisi yang sehat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu mernbentuk Peraturan
Walikota Semarang tcntang Tarip Bus Rapid Transit
(BRT) Trans Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,UU Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976, Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 tuhun 1992, PP Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Thaun 2007, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Perwali Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Walikota Semarang Nornor 12 Tahun 2010, Pernturan Walikot.a Semarang Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan Wali'kotfl Semarang Nomor 551.2/ 147
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif, sistem e-ticketing dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
