Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 154 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2006

Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Download :
PERPRES No.84 TH 2006.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

Download :
Keputusan_Presiden_no_85_th_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019

Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
PERPRES No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Download :
PP Nomor 90 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2021

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir

Hak atas Kekayaan Intelektual Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Perpres Nomor 100 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pelaksanaan - Paten - Pemerintah - Obat Remdesivir

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 100, LN.2021/No.253, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir

ABSTRAK:

Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Remdesivir yang saat ini masih dilindungi paten.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat remdesivir. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan paten dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perpres ini mulai berlaku. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Remdesivir untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi tersebut memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Remdesivir.
Lampiran: 2 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021

Konsultan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Konsultan - Kekayaan Intelektual

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 100, LN.2021/No.224, TLN No.6726, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan PP tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2000; UU Nomor 31 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2014; UU Nomor 13 Tahun 2016; dan UU Nomor 20 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai: 1) pengangkatan konsultan kekayaan intelektual; 2) hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual; 3) majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual; 4) pemberhentian konsultan kekayaan intelektual; 5) organisasi profesi; dan 6) pemantauan dan evaluasi konsultan kekayaan intelektual.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 2 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 84 Tahun 2006.
Penjelasan 6 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2021

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir

Hak atas Kekayaan Intelektual Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Perpres Nomor 101 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pelaksanaan - Paten - Pemerintah - Obat Favipiravir

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 101, LN.2021/No.254, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir

ABSTRAK:

Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Favipiravir yang saat ini masih dilindungi paten.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Favipiravir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan paten dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perpres ini mulai berlaku. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Favipiravir untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi tersebut memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Favipiravir.
Lampiran: 2 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 189 Tahun 1998

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
KEPPRES No. 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
KEPPRES No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Download :
Keputusan_Presiden_no_189 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 Tahun 2011

Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Mencabut :

Perka Batan No. 069/KA/III/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Program Insentif

Download :
Perka BATAN Nomor 167 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 86/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Mencabut :

Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag No. 61/M-DAG/PER/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Download :
Permendag No. 53 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/PRT/M/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penggunaan Paten Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hak atas Kekayaan Intelektual Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perumahan, Permukiman

Download :
PermenPUPR49-2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2015.