Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (2) Perda Kab Lamongan No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Lamongan No 10 Tahun 2016, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutab Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 1997
3. UU No 19 Tahun 1997
4. UU No 14 Tahun 2002
5. UU No 17 Tahun 2003
6. UU No 1 Tahun 2004
7. UU No 15 Tahun 2004
8. UU No 38 Tahun 2004
9. UU No 28 Tahun 2009
10. UU No 25 Tahun 2009
11. UU No 12 Tahun 2011
12. UU No 23 Tahun 20114
13. Perpres No 87 Tahun 2014
14. PP No 58 Tahun 2005
15. PP No 69 Tahun 2010
16. Permendagri No 13 Tahun 2006
17. Kepmendagri No 170 Tahun 1997
18. Kepmendagri No 173 Tahun 1997
19. Permendagri No 80 Tahun 2015
20. Perda No 11 Tahun 2007
21. Perda No 12 Tahun 2010
22. Perda No 5 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Berisi ketentuan umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan saat pajak terutang; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak; Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD; Tata Cara Pembayaran Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan atau Penghapusan sanksi administrasi; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Pengawsan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2015;
1. KETENTUAN UMUM; 2. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; 3. TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS; 4. SOP SAT POL PP; 5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 1994; Perda Kabupaten Temanggung No.10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negeri No.25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung No.60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung No.61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung No.62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana, Peta Jabatan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang Perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.99 Tahun 2000, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2008, Perda 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Tugas; Keanggotaan; Tata Kerja; Tata Cara Pelaksanaan Sidang; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bengkayang No. 48 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN,PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan/Atau Pemberian Kuasa Dalam Rangka Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan/Mutasi, KenaikanPangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancarr proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama dibidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan/mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja sehingga perlu untuk diatur;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 1977, PP No.99 Tahun 2000, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Pengangkatan, Pemberhentian dan atau Pemberian Sanksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pemindahan/Mutasi; Kenaikan Pangkat; Kenaikan Gaji Berkala; Peninjauan Masa Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
9 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Ngawi Tahun 2017 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA DESA TA 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 {Serita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);
Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar; dan b. Alokasi Formula
Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Dana Desa diberikan kepada Desa di wilayah Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 7 Tahun 2017
TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
TATA KERJA;
TUGAS DAN URAIAN TUGAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 9 dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia, terutama bagi mereka yang belum bisa menempuh pendidikan formal, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB), dan berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar di alih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan PNF) sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dharmasraya
UU No 20 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 03/III/PB/2011 dan No 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2016; dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1453 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Hak dan Kewajiban; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Pengangkatan dan Esselonering; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat