Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut reformasi birokrasi, reformasi mental, penegakan disiplin dan memotivasi pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d. Kewajiban Bagi ASN e.Sanksi f.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD TAHUN 2019 NOMOR 29/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA
DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan efektivitas dalam penggunaan dana dukungan pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;
Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:
1. Nomor 47 Tahun 2018; dan
2. Nomor 70 Tahun 2018;
diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Huruf F diubah; Huruf H diubah;
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 49 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA INSPEKTORAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2019/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Inspektorat.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibebentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat dan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dam bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP RI No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No.31 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 8), perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.2 Tahun 2015; PERDA NO.8 Tahun 2019
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :
a. Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.059.224.450.206,35 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 149.405.400.464,48 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.717.057.158.870,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 192.761.890.871,87
b. Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 856.705.754.092,96 dan Jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 1.045.767.438.485,69 dengan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. 156.751.257.627,70
c. Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 161.584.905.149,78 yang terdiri dari Penerimaan sebesar Rp. 164.584.905.149,79 dan Pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
Ringkasan laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
3 hlm. 1 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusunan arsip fasilitatif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional di lingkungan pemerintah kabupaten sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.34 Tahun 1979, Kepres No.105 Tahun 2004, Peraturan ANRI Nomor 17 Tahun 2009, Perka ANRI No.1 Tahun 2013, Perka ANRI No.6 Tahun 2014, Perka ANRI No.7 Tahun 2014, Perka ANRI No.8 Tahun 2014, Perka ANRI No.22 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 49 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Dalam rangka penyediaan sumber pangan asal hewan dan pencegahan penyakit yang berasal dari hewan perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, dan tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit. Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan kesehatan hewan maka perlu adanya otoritas veteriner dalam menentukan kebiiakan teknis di bidang kesehatan hewan di Wilayah Kabupaten Muara Enim. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 3 Tahun 2017; PERMENTAN No. 02/Permentan/OT.1/40/1/2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, otoritas veteriner kabupaten, tugas dan fungsi, dokter hewan berwenang, sistem kesehatan hewan nasional (Sikeswas), tenaga kesehatan hewan, perizinan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan tata laksana yang efektif
dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan; bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2017 dicabut.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 566
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
untuk melaksanakan pedoman penetapan dan penegasan batas desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 49, BN.2019/No.886, jdih.dephub.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
