retribusi - tarif - bangunan rumah susun sederhana sewa - kolam renang - panggung reklame
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, Kolam Renang, dan Panggung Reklame
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarid retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa dengan memperhatikan indkes harga dan perkembangan ekonomi saat ini , tarif retribusi Pemakaian kekayaan daerah jenis bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang dan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Jepara No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kab Jepara No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Jepara No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang dan Rumah Susun Sederhana Sewa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006; Perda Kab Jepara No 6 Tahun 2010; Perda Kab Jepara No 15 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah jenis bangunan rumah susun sederhana sewa, kolam renang dan panggung reklame yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Mamasa;
b. bahwa infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa belum optimal sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan untuk memperlancar akses menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; Perpres No. 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016; Pergub Sulbar No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamasa No. 4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
2. Pelaksanaan teknis Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS - PENGEOLAAN BANTUAN ALAT BERAT - ALAT PENDUKUNG LAINNYA - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI - KECAMATAN - TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA KECAMATAN DALAM TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Alat berat dan/atau alat pendukung lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi kepada kecamatan dalam Mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pemanfaatan sesuai potensi kabupaten dan prioritas kecamatan perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaannya.
UU No. 54 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahu 2011; Pergub No. 27 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Perbup Ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dari Pemerintah Provinsi Jambi di Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Tata Cara Pemakaian; Pembiayaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TANAH KAVLING EFEKTIF DAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, Pembangunan menara telekomunikasi
dalam kawasan perumahan (kavling efektif) dapat
diizinkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tanah Kavling Efektif Dan
Perubahan Fungsi Bangunan di Kawasan Perumahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang
ada diatasnya; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman ; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Tanah Kavling Efektif Dan Perubahan Fungsi Bangunan
di Kawasan Perumahan
mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Tanah Kavling Efektif dan Perubahan
Fungsi Bangunan di Kawasan Perumahan pada lampiran
romawi IV Jasa Komersial angka 9 diubah dan diantara
angka 9 dan 10 disisipkan satu angka yakni angka 9a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
merubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Tanah Kavling Efektif Dan Perubahan Fungsi Bangunan
di Kawasan Perumahan
jumlah 3 halaman + 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2018
PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN - KONSTRUKSI PEMBANGUNAN - RSUD DR.H.IBNU SUTOWOBATURAJA - TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr.H.IBNU SUTOWOBATURAJA Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan
program dan kegiatan Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu
sehubungan dengan Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja belum
dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018,
maka perlu menganggarkan Kegiatan Manajemen
Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo
Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan
alokasi anggaran Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan
Kabupaten pada Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018
Sutowo Baturaja
bahwa berdasarkan hasil konsultasi pada Direktorat
.Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalarn
Negeri dan rekomendasi Inspektur Kabupaten Ogan
Komering Uiu tanggal 24 April 2018 nomor
700/232/XIV /2018, maka penganggaran Kegiatan
Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu
Sutowo Baturaja dapat merujuk pada kriteria
sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2), ayat (5),
dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
bahwa sesuai maksud surat Kepala Dinas PU dan
Penataan Ruang tanggal 25 April 2018 nomor
600/153/XVII/2018 dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf d, sesuai Pasal 162 ayat
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
Tahun Anggaran 2018
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana
telah beberapa kali cliubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri No 21 Tahun 2011;Permenhkes No 24 Tahun 2016;Perda No 8 tahun 2017;Perbup No 49 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :pengangaran kegiatan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Dr.H/IBNU SUTOWO Baturaja Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung, Bupati Seram Bagian Timur perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung dan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram bagian Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu diatur ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 tahun 2003; UU 28 tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 36 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PERMENPU No 25 Tahun 2007; PERMENPU No 26 Tahun 2007; PERMENPU No 17 Tahun 2010; PERMENPUPR No 5 Tahun 2016; PERMENPUPR No 6 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 138 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 3 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PERDAKABSBT No 11 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 5 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Perangkat Daerah Penyelenggara Bangunan Gedung; Ketentuan Penyelenggaraan IMB; Ketentuan Penyelenggaraan TABG; Ketentuan Penyelenggaraan SLF; Ketentuan Penyelenggaraan pengkaji Teknis; Ketentuan Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penilik Bangunan; Ketentuan Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung; Ketentuan Penyelenggaraan Pendataan Gedung; Ketentuan layanan Online Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Ketentuan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
394 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2018/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Persetujuan Rencana Tapak
ABSTRAK:
bahwa persetujuan rencana tapak merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam rangka memenuhi ketersediaan ruang terbuka dan proses pemecahan sertifikat tanah dengan pesatnya pembangunan fisik kawasan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya upaya mengendalikan, menata, dan mengembangkan pemanfaatan ruang secara tertib, terarah dan terpadu, agar pelaksanaan penerbitan persetujuan rencana tapak dapat diselenggarakan dengan baik, perlu adanya pengaturan tentang tata cara penerbitan persetujuan rencana tapak, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Persetujuan Rencana Tapak
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012
peraturan ini mengatur tentang pedoman persetujuan rencana tapak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan perhitungan nilai total
harga taksiran bangunan dan mekanisme lelang bongkaran bekas
bangunan, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan
Milik Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik
Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 dan Nomor 215/KMK.01/1984; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 379/KTPS/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 11 ayat (1), perubahan Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu pengawasan terhadap post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum, dengan Peraturan Bupati.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
Peraturan ini mengatur mengenai perizinan dan pengelolaan pemilik usaha depot air minum. Kewajiban pemilik usaha depot air minum dan pengelolaannya dan melaksanakan hak perlindungan bagi para konsumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016.
Isi: Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Syarat-Syarat Penghuni; Hak dan Kewajiban Penghuni; Larangan; Pengelolaan Asrama; Keuangan dan Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
