Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, susunan organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya ditetapkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dan susunan organisasi di bawah organ Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sehingga Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dicabut dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
PERGUB ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
2 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 50 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubemur
Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan
surat Menteri Dalam Negeri Nomor
800/3451/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 120 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 120 Tahun 2021;
Perturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penghapusan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab III, penghapusan Pasal 20 dan Pasal 21, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 29, perubahan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 120 Tahun 2021 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraab pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Grobogan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lignkungan Pemkab Grobogan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa pengendalian atas tindakan kecurangan memerlukan landasan hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemkab Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UUNo 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2018; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No 90 Tahun 2021; PerKPK No 2 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 29 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga agar dilaksanakan secara akuntabel dan efisien;
b. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tidak terduga di Kabupaten Polewali Mandar dibutuhkan pengaturan terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;
c. bahwa ketentuan Lampiran BAB II butir D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memerintahkan pembentukan peraturan kepala daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, ertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 754 Tahun 2005; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Tidak Terduga yang meliputi:
a. kriteria;
b. tata cara penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
e. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021.
Materi pokok : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 50 Tahun 2022
PERBUP Kab. Ketapang No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga betas dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan melaksanakan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; eraturan Menteri Keuangan Nomor · 17 /PMK. 07 /2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ;
peraturan ini merubah Ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; Ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 12 diubah; Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 17 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2021
9 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 50 Tahun 2022
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DPRD
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD 2022/50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Perwal No.60 Tahun 2019, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 50 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Lalu Lintas, Jalan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diberlakukannya kebijakan pemerintah tanggal 03 September 2022 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi, tingkat pelayanan dan tingkat kemauan masyarakat untuk membayar yang besarannya telah dimusyawarahkan bersama pihak-pihak terkait;
c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten Magetan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002;
Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 15 Tahun 2019;
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002.
Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Pengelolaan Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
9 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2022/NO.50, LL KOTA PONTIANAK:28 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, menyatakan Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur Ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelembagaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Pembinaan; Penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Pemberdayaan Masyarakat; Usaha Pariwisata Pada Kampung Wisata Di Kelurahan Kota Pontianak; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
14 Halaman Peraturan dan 14 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
