Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Tidak Terduga yang meliputi: a. kriteria; b. tata cara penganggaran; c. pelaksanaan dan penatausahaan; d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan e. monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Polewali Mandar

Tanggal Penetapan

20 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2022

Tanggal Berlaku

21 Desember 2022

Sumber

BD 2022 (50) : 16 hlm

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 232 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Polman Nomor 50 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

belanja tidak terduga
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2022 (50) : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga agar dilaksanakan secara akuntabel dan efisien; b. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tidak terduga di Kabupaten Polewali Mandar dibutuhkan pengaturan terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga; c. bahwa ketentuan Lampiran BAB II butir D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memerintahkan pembentukan peraturan kepala daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, ertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 754 Tahun 2005; Permendagri No. 77 Tahun 2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Tidak Terduga yang meliputi: a. kriteria; b. tata cara penganggaran; c. pelaksanaan dan penatausahaan; d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan e. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022. 16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521