Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 dengan Sistem Swakelola
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar yang didukung sarana dan
prasarana yang memadai melalui dana alokasi khusus
bidang pendidikan dan untuk keterpaduan, keserasian
serta agar tertib administrasi pengelolaan dana alokasi
khusus bidang pendidikan, perlu mengatur Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar
Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa Kota Tegal Tahun Anggaran 2013
Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012; bahwa pengelolaan dana alokasi khusus bidang
pendidikan tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar
Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa Tahun Anggaran 2012 berupa kegiatan
rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar beserta perabotnya,
pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya,
pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya
dilaksanakan secara swakelola; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tingkat Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kota
Tegal Tahun Anggaran 2013 Lanjutan Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2012 dengan Sistem Swakelola;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 79 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan sistem swakelola dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tingkat
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kota Tegal Tahun Anggaran
2013 Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 20 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk administrasi pengelolaan belanja tidak terduga yang tertib karena belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup dan azas umum, penganggaran belanja tidak terduga, pelaksanaan belanja tidak terduga, pencairan belanja tidak terduga, pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 20 Tahun 2013
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah - standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013, dimana penginapan dalam perjalanan
dinas semula lumpsum menjadi atcost, maka Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi V Nomor 15 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil
Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas jabatan, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 17 Tahun 2013
PERWALI Kota Bitung No. 47 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 16 Tahun 2013
PERWALI Kota Bitung No. 47 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2013
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan SKPD sebagai Pengelola Hibah dan Bantuan 8osial dan adanya Pemberian Bantuan Sosial kepada rnasyarakat yang 'terkena Musibah Bencana, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelakaanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bnhwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950,Undang-undang Nornor 8 Tahun 1985,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undung Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 24 Tnhtrn 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Semarang Nornor 20 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yaitu tentang SKPD pengelola hibah dan / atau Bantuan Sosial, proposal permohonan bantuan sosial dan Lampiran VI.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah diubah
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
