PENJABAT (PJ.) KEPALA DESA - TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWENANGAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewenangan Penjabat (PJ.) Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan
kepada masyarakat bagi desa yang dipimpin oleh
Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka dipandang perlu
menetapkan tugas, fungsi, hak dan kewenangan
Penjabat (Pj.) Kepala Desa; bahwa tugas, fungsi, hak dan kewenangan Penjabat
(Pj.) Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005,
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan
perembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali
dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Hak dan
Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi, hak dan kewenangan penjabat (Pj.), larangan penjabat (Pj.) kepala desa, pemberhentian penjabat (Pj.) kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2007
pedoman tata tertib badan permusyawaratan desa (bdp) di kabupaten bone bolango
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2007/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005; Perda Kab Bone Bolango No.37 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Keanggotaan BPD, Kelngkapan BPD,Pemilihan Pimpinan BPD, Penggantian Anggota Dan Pimpina BPD, Komisi, Rapat-Rapt BPD, Pengambilan Keputusan, Penetapan Peraturan Desa,Kedudukan Keuangan BPD, Sanksi, Sekretariat BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2007.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2007/No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Kabupaten Rembang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk menyamakan gerak pelaksanaan Program DPM-LUEP di lapangan alam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani diperlukan bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi DPM-LUEP di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan DPM-LUEP dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Kabupaten Rembang Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Kabupaten Rembang Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2007.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 109 A Tahun 2006
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 170 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengobatan dan Uang duka serta Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109 A, bd.2006/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Uang Pengobatan dan Uang Duka Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dihidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban di Desa; bahwa karena pengabdiannya sebagaimana tersebut huruf a maka perlu mendapatkan bantuan berupa uang pengobatan, uang duka; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bantuan biaya pengobatan dan uang duka untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2006.
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 170 Tahun 2002 dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 412/5 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga
ekonomi desa, usaha mikro, kecil dan meengah menjadi pelaku
ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan
dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang
intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal
bergulir; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar
pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka
dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan bantuan Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/28/2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/05/2006; Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/81/2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerimaan pinjaman, perorganisasian program, jasa, bunga, jangka waktu, nilai pinajman dan jaminan, mekanisme dan prosedur penyaluran dana, pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2006.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 426, bd.2006/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 25 maka perlu mengatur pedoman pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 25 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2006.
42 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 208 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 208, BD.2021/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di
perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan
Nasional/Daerah perlu mendapat-kan perhatian yang
seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan
kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa
tertinggal, maka perlu disusun Kawasan Terpilih Pusat
Pengembangan Desa (KTP2D) sebagai penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banjarnegara; bahwa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Ruang
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai alat
koordinasi dan penyusunan program pembangunan di
Kawasan Perdesaan, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
2004;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang maksud,tujuan,sasara,dan fungsi;struktur rencana tata ruang kawasan; dan pemanfaatan serta pengendalian RTK KTP2D
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2006.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PEDESAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2006/No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan bantuan Pemugaran
Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
maka perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemugaran
Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2006; bahwa untuk dimaksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan kabupaten karanganyar tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2006.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TIDAK BERBENGKOK - TUNJANGAN KURANG PENGHASILAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2006/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Kurang Penghasilan Kepada Kepala Desa
Dan Perangkat Desa Yang Tidak Berbengkok
ABSTRAK:
bahwa pemberian Tunjangan Kurang Penghasilan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok adalah wujud nyata perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mempunyai makna yang penting dalam rangka memberi motivasi atas
pengabdiannya kepada Pemerintah; bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok perlu diberikan
Tunjangan Kurang Penghasilan; bahwa untuk maksud tersebut tanda huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini Pemberian Tunjangan Kurang Penghasilan diberikan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok sama sekali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2006.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
