Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pejabat/pegawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; Perpres 87 Nomor Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2015; Perda Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, serta sanksi bagi pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
21 Pasal (17 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Penilaian Risiko;
c. Dokumen Penilaian Risiko;
d. Pelaksanaan;
e. Pengawasan dan Pembinaan;
f. Pembiayaan;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
9 Halaman, Lampiran: 16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO. 36, TBD.2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset dan pelaksanaan
atas peraturan perundang - undangan maka dipandang
perlu adanya suatu sistem yang terintegrasi dalam
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan urusan
pemerintahaan.
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan
memperhatikan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, maka perlu disusun Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi pada Kepala Desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; Permendagri No 82 Th 2015 yg telah diubah dg Permendagri No 66 Th 2017; Permendagri No 46 Th 2016; Perda Kab Lebak No 1 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban Dan Larangan; 3. Jenis sanksi Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Dan Larangan; 4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab cliperlukan adanya suatu pengawasan internal
terhadap lembaga. Untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi
dan
tanggung jawab Auditor sebagai bagian dari
Aparat
Pengawasan Intern Pemerintab (APIP) serta untuk
kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan
dengan pihak terkait, perlu diatur pedoman dan landasan
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Intern.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016;
Piagam Pengawasan Internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 35Tahun 2018
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegndalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam Rangka Peneylenggaraan Kepemerintahan AYng BAik, BErsih, Dan BEbas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten kuati Kartanegara, Pejabat/Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Dilarang Menerima Hadiah Atau Suatu Pemeberian Dari Siapapun Juga ayng Berhubungan Dengan Pejabat dan Atau Pekerjaannya, Dan Penegndalian Gratifikasi Merupakan Salah Satu Indikator Penguatan Pengawasan untuk MEnilai Keberhasilan Proses Pembangunan Zona Integritas.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; No 72 TAhun 1959; UU no 31 Tahun 1999; UU No 20 tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU no 10 Tahun 2015; UU no 1 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; No 2 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan umum pasal 1 dan Pasal 2, Penegndalian Gratifikasi Pasal 3 Dan pasal 4, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Psal 5 s/d Pasal 10, Unit Penegndalian gratifikasi Pasal 11 s/d Pasal 14, Pengawasan Pasal 15 s/d Pasal 17, Perlindungan dan Penghargaan Pasal 18 dan Psal 19, Sanksi Pasal 20, Pembiayaan Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
22hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
UU No.28 tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, Pp No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.55 Tahun 2012, permenpan RB No.52 Tahun 2014, Peraturan KPK No.2 Tahun 2014, SE Mendagri No.061/7737/SJ
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud, Tujuan dan prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
14 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah;
c. Penguatan Penyelenggaraan SPIP;
d. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Untuk melaksanakan penialain risiko, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 23 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Penerapan Manajemen Risiko, Penyelenggara Manajemen Risiko, Strategi Penerapan Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
12 Halaman, Lampiran : 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 34 Tahun 2018
PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 54 Th 2017; Perda Kab serang No 4 Th 2004; Perda kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 7 Th 2010; Perda Kab Serang No 2 Th 2015; Perda Kab Serang No 8 Th 2010; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. JenisLaporan,Data dan Dokumen;
4. Materi laporan Berkala dan Tanggung Jawab Laporan Keuangan; 5. Keadaan Kahar (Force Majeure); 6. tata Cara Penyampaian laporan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
