Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2020/NO.63 LL Kota Pontianak : 159 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka penyusunan anggaran pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisa standar belanja dan standar satuan harga;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permenpupr Nomor 28/PRT/M/2016, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, ASB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 153 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Tata Tanam Musim tanam Oktober-Maret Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam April-September Tahun 2020 Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa air dan tanah beserta bahan mineral yang terkandung di dalamnya adalah salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta untuk mensukseskan usaha pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya, perlu adanya pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam yang teratur dan terarah.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Inpres No. 1 Tahun 1959; Inpres No. 3 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam Oktober-Maret Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam April-September Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Waktu dan Jenis Tanaman, Sistem Pembagian Air, Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, Uu No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Pp No.12 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.119 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pelaksanaan ADD; Pengalokasian, Penghitungan dan Penggunaan ADD; Penyaluran ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
19 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANA PEROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin) menjadi salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
pASAL 18 AYAT (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 1960; UU No 26 Th 2007; UU No 28 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 38 Th 2004; UU No 26 Th 2007; UU No 18 Th 2008; UU No 11 Th 2009; UU No 32 Th 2009; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 36 Th 2005; PP No 34 Th 2006; PP No 26 Th 2008; PP No 34 Th 2009; PP No 68 Th 2010; PP No 27 Th 2012; PP No 81 Th 2012; PP No 88 Th 2014; PP No 14 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yang teah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenker Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006; Permendagri No 74 Th 2007; Permenker Umum No 24 /PRT/M/2008; Permenker Umum No 03/PRT/M/2013; Permenperu rakyat No 14 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 123 Th 2018; Permenpur Rakyat No 5 Th 2013; Permenker Umum dan Perumahan rakyat No 05/PRT/M/2016 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2020
TINDAK PIDANA KORUPSI - PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2020/ No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang
baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya
penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu
memberikan pedoman penanganan pengaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti, dan tata cara penanganan pengaduan, pemantauan dan pemutakhiran serta
perlindungan terhadap whistle blower.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta untuk memperkecil kesenjangan antar gender diperlukan strategi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui pengintegrasian pengarusutamaan gender;
b. bahwa pengarusutamaan gender dipandang cukup efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlu diintegrasikan secara terpadu dan terkoordinasi pada program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum;
Asas (berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia), Maksud (menciptakan kesetaraan dan keadilan gender) dan Tujuan Peraturan;.
Penyusunan Rencana Kebijakan;
Prasyarat Pelaksanaan PUG;
Komitmen;
Kebijakan;
Kelembagaan;
Sumber Daya;
Sistem Informasi dan Data Terpilih;
Alat Analisis Gender;
Partisipasi Masyarakat;
Kebijakan, program dan Kegiatan Responsif Gender;
Kerjasama Pelaksanaan PUG;
Pembinaan dan Pengawasan;
Penyusunan Rencana Kebijakan;
Prasyarat Pelaksanaan PUG;
Komitmen;
Kebijakan;
Kelembagaan;
Sumber Daya;
Sistem Informasi dan Data terpilih;
Alat Analisis Gender;
Partisipasi Masyarakat;
Kebijakan, Program dan Kegiatan Responsif Gender;
Kerjasama Pelaksanaan PUG;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 22 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah . Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat
Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat
Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
dalam Peraturan W alikota ini :
a
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h
L
Kewajiban;
Prinsip;
Komponen;
Tahapan;
Partisipasi;
Penetapan;
Penerapan;
Maklumat; dan
Pemantauan Dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
jumlah 26 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil
guna atas beban kerja, efisiensi, efektivitas, optimalisasi
kerja dan tertib administrasi atas beban kerja dan biaya di
lingkungan Pemerintah Proinsi Jawa Tengah, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja
Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan
Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi
dan Workshop di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;
b. bahwa penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
sebagaimana dimaksud pada huruf a mendasarkan
ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Daerah
untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, berpedoman pada analisis standar
biaya dan standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama
penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini serta inflasi,
maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya
penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c agar pelaksanaanya
dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Analisis Standar
Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, penerapan ASB, evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
