Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bangunan Panggung
ABSTRAK:
Untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
Banyaknya bangunan gedung dan perumahan berdampak pada semakin berkurangnya serapan air di daerah-daerah tertentu, yang akan menimbulkan bahaya banjir dan dampak lingkungan yang lebih besar, dan agar keberadaan bangunan panggung sesuai standar teknis bangunan sehingga memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan indah perlu dilakukan pengaturan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bangunan Panggung.
Dasar Hukum: UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 4 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2018; Perbup Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Fungsi Bangunan Panggung; Persyaratan Bangunan Panggung; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan yang sudah berdiri di kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, instansi penyelenggaraan pemutihan IMB, ketentuan pemberian pemutihan, persyaratan IMB pemutihan, tata cara pengajuan pemutihan IMB dan waktu penyelesaian, jangka waktu penyelesaian, tarif retribusi, pemberian keringangan retribusi, pengawasan, pengendalian dan penindakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2019
STANDAR - DAN - KLASIFIKASI - PENGADAAN - PEKERJAAN - KONSTRUKSI - DAN - JASA - KONSULTASI - KONSTRUKSI
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2019/20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah ditetapkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019, Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi di Kabupaten Pangandaran perlu diatur secara khusus yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 54 Tahun 2016; PP No. 30 Tahun 2000; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019; Per LKPP No. 9 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi yang meliputi Ketentuan Umum, Ketentuan Teknis, Dokumentasi Pemilihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 54 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 19 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. Bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006;
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 38/PRT/M/2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan, Prinsip dan Asas penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah;
3. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
4. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
5. Tata Cara Penyerahan;
6. Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
7. Wewenang;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Pembiayaan;
10. Pengawasan dan Pembinaan;
11. Ketentuan Lain-lain;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pembangunan (Masterplan) Smart City di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Gerakan Menuju 100 Smart City
di Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi lnformatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah
Kabupaten Grobogan Nomor : 32/KOMnJFOjHK.03.02/05/2018 dan Nomor 555.3/17/Vj2018 dipandang perlu menyusun rencana induk pembangunan (masterplan smart city); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pernbangunan (Master Plan) Smart City di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tatun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, rincian rencana induk pembangunan (Master Paln) Smart City, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
berdasarkan Perda Kabupaten Kutai
Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bangunan Gedung,
Bupati perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci
mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawasan
dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung,
Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung,
Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan
kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan
layanan urusan bangunan gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah,
perlu diatur ketentuan mengenai retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Gedung
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2017; PP No.36 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Permen PUPR No.25/PRT/M/2007; Permen PUPR No.26/PRT/M/2007; Permen PUPR No.17/PRT/M/2010; Permen PUPR No.05/PRT/M/2016; Permen PUPR No.06/PRT/M/2017; Permendagri No.4 Tahun 2010; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.11 Tahun 2019 ; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7
Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
194 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Harga Dasar Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat
(1) Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang perlu
menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung di Wilayah
Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 200 PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENMTANG BANGUNAN GEDUNG, PERLU MENGATUR KETENTUAN LEBIH RINCI MENGENAI IMB GEDUNG, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PENGJKAJI TEKNIS, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN PEMBIAYAAN LAYANAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG; KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB; KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG; KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS; KETENTUAN PELAYANAN ONLINE PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; KETENTUAN LAYANAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
496 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
