Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada
Desa, ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Z007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara penyerahan urusan, pelaksanaan urusan dan pendanaan, tata cara penambahan dan penarikan urusan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 66 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa dan
Perangkat Desa perlu diatur Disiplin Kepala Desa dan Perangkat
Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan
dan penyampaian hukuman disiplin, upaya administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 55 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Musyawarah Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Musyawarah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 54 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemerintah dan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan kewenangan desa dan tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dan Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008
1. KETENTUAN UMUM; 2. KEWENANGAN DESA; 3. JENIS URUSAN PEMERINTAHAN; 4. PELAKSANAAN URUSAN; 5. KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN; 6. MEKANISME PENAMBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN; 7. MEKANISME PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN ; 8. PEMBIAYAAN; 9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 Tentang Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan perubahannya perlu diadakan perubahan kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 24, diantara Pasal 35 dan 36 disisipi Pasal 35 A, diantara Pasal 41 Dan Pasal 42 disisipi Pasal 41 A, diantara Pasal 51 dan 52 disisipi Pasal 51 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 49 Tahun 2011
PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH - PEDOMAN KOORDINASI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2011/No.48 Seri E Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, perlu
dilakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi antara Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa
dan Badan Usaha Milik Daerah; bahwa agar pelaksanaan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terarah dan terpadu
dengan baik, perlu disusun suatu pedoman dalam
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Koordinasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa
dan Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan koordinasi, organisasi perangkat daerah, kedudukan perangkat daerah, pengeoordinasian perangkat daerah, pemerintahan daerah dan BUMD, rapat koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 45 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa TA 2011
ABSTRAK:
bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang alokasinya ditetapkan dalam APBD;
bahwa agar pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah lebih efektif, efisien dan transparan, perlu menuangkan ketentuannya dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2011;
Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan secara merata kepada semua desa.
Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing desa.
Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk;
a. belanja alat tulis kantor;
b. belanja rekening listrik, telepon dan air;
c. belanja pengadaan sarana administrasi desa; dan d. belanja makan dan minum rapat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah dan desa serta untuk mewujudkan tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, maka diperlukan pengaturan mengenai tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bab V Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
117 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Se Kabupaten Bangli Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan terhadap beberapa desa yang mendapat tambahan bantuan keuangan sehingga perlu dilaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Perubahan APBDes;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011.
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011.
-
-
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
