Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.491 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2017

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

DISDIKBUD - UPTD - SOTK - Pembentukan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu

ABSTRAK:

PERBUP No.15 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mahakan Ulu, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk PERBUP tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
UU No.20 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2005; UU No.2 Tahun 2013; PP No.38 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2016; PERBUP Mahakam Ulu No.14 Tahun 2013; PERBUP Mahakam Ulu No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
Peraturan yang dicabut : Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mahakam Ulu.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download :
967. perbup-no-10-tahun-2012.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - STRUKTUR ORGANISASI - TATA KERJA - UPTD - PENGELOLAAN - KEUANGAN - ASET DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (2) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf d Lampiran Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu ditata kembali dengan penetapan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Perbup tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendataan dan Penagihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERDA No. 1 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Eselonering; Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2012.
6 hlmn; 1 lmprn

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1980

Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa

Diubah dengan :

KEPPRES No. 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
KEPPRES No. 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
KEPPRES No. 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
KEPPRES No. 1 Tahun 1981 tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
KEPPRES No. 42 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Penggadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Download :
Keppres No 10 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2019

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Serang

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perwal_10_2019.pdf

Abstrak

gudang farmasi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, LD.2019/10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Serang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
pasal 18 Ayat 6; UU No 32 TH 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 TH 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri NO 12 Th 2017; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
9 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1985

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini

Download :
KEPPRES NO 10 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Palembang No.10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

Download :
PERDA-10-2008.pdf

Abstrak

ORGANISASI-DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang dengan perda.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagru No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam ketentuan umum antara lain menetapkan definisi unit pelaksana teknis badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi : Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kepagawaian Daerah dan Diklat, eselonisasi, pembiayaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2008.
12

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2014

Seleksi Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BIG No. 11 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Dan Geospasial Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2008

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Wajo TA 2008.pdf

Abstrak

ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 1 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 23. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/Iberkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 614.752.970.121,00 Rp. 84.054.216.496,00 Rp.698.807.186.617,00 v 3. Pembiayaan a. Pencrimaan I) Semula Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan Rp. 132.811.488.012,00 Rp.(I 81.994.049.624,42) 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp.189.261.124.496,42 •· I ) Semula 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. Rp. 4.172.183.035,00 3.094.891.837.,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 • Rp.181.. 994.049.624,42 Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah I ) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 24.313.750.000,00 10.624.091.591,58 J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan Rp. 34.937.841.591,58 I) Semula Rp. 453.932.631.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I ) Sernula Rp. 7.867.283.248,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897.900,00 Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439.181.148,00 (2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah I ) Sernula 1) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.269.372. 900,00 25.000.000,00 .1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 b. Retribusi daerah l) Semula Rp. 7.901.277.100,00 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. 49.754.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.951.031. l 00,00 !). Semula Rp. 5.200.000.000,00 2) Bertarn bah/(berkurang) Rp. 623 .686.000,00 Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 5.823.686.000,00 I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.943.100.000,00 9.925.6.51.591,58 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 b. Dana alokasi umum l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 c. Dana alokasi khusus l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah l) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 b. Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Dana Darurat Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 6.075.062.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 6.075.062.000,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.540.000,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2. 751.540.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 1.601.221.248,00 2) Bertambah/rberkurang) Rp. 11.820.357.900,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah Rp. 13.421.579.148,00 Daerah Iainnya setelah perubahan f. Sumbangan dari Organisasi/Lernbaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga l ) Sernula 2) 13ertambah/(berkurang) Rp. Rp. 191.000.000,00 0,00 Jurnlah Sumbungan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan Rp. 191.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung I) Sernula Rp. 273.404.456.389,00 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 48.595.186.603,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.321.999.642.992,00 b. Belanja Langsung I) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.348.513.732,00 Rp. 35.459.029.893,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.376.807.543.625,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai l) Semula Rp. 230.864.478.725,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.431.630.277,00 .J umlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga Rp. 254.296.109.002,00 l) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 500.000.000,00 (200.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 c. Belanja subsicli I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan d. Belanja hibah I) Sernula Rp. 11.944.000.000,00 Rp, 0,00 e. 2) Bertambah/(berkurang) .lumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial Rp. 9.037.971.250,00 Rp. 20.981.971.250,00 I) Semula Rp. 6.159.059.165,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.637.197.900,00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.796.257.065,00 f. Belanja bagi hasil I). Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 o· Belanja bantuan keuangan I) Semula Rp. 22.609.042.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak ierduga Rp. 22.609.042.496,00 1) Semula 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. Rp. 1.327 .876.003,00 (311.612. 824,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.016.263.179,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja peguwai I) Sernula Rp. 26.728.022.467,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.778.647.375,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 30.506.669.842,00 b. Belanja barang dan jasa l) Sernula Rp. 79.800.703.018,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.327.133.443,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp. 98.127.836.461,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 234.819.788.247,00 Rp. 13.353.249.075,00 Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp.248.173.037.322,00 Pasal 4 (1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 I) Semula Rp. 132.8I1.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. I 89.261. I 24.496,42 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00 Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 (2) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1) Sernula Rp. 132.811.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.189.261.124.496,42 0,00 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jurnlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,83 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerirnaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 � (3) Pengeluaran sebagairnan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Sernula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00) 0,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah perubahan e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 3.394.891.837,00 Rp. Rp. 200.000.000,00 500.000.000,00 Jurnlah Pernbayaran Utang Pihak. Ketiga setelah perubahan Pasal 5 Rp. 6.567.074.872,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : �6. Lampiran VI 7. Lampiran YH 8. Lampiran Ylll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjarnan Daerah dan obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008.
16

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1958

Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang Belanda

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Penjelengaraan Perusahaan-Perusahaan Industri Dan Tambang

Download :
PP No. 010 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2019

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Type A Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (upt) TYPE A PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Type A Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, maka guna bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan; c. susunan organisasi; d. kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas; e. jabatan dan eselon; f. tata kerja; g. pembiayaan; h. ketentuan lain; i. penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 12 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
-
-
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 1958.