Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Melalui Aplikasi Inlislite di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan bidang Perpustakaan diperlukan pengelolaan perpustakaan berbasis elektronik melalui aplikasi INLISLite; bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dimana standar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018
sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Perpustakaan terhadap pemustaka yang berbasis elektronik (INLISLite)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggpta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai
standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
Terdiri dari 6 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pakaian dinas dan atribut, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai standar satuan harga pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara Pemindahtanganan (Penjualan dan Hibah) Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Pemindahtanganan; Penjualan; dan Hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
13 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 61 Tahun 2009
SATUAN PENDIDIKAN - PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2009/No.55 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pemberian sanksi administratif terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo, perlu
disusun pedoman pemberian sanksi administrasi terhadap satuan pendidikan; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian sanksi administrasi diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi terhadap Satuan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perat uran Pemeri nt ah Nomor 19 Tahun 2005; Perat uran Pemeri nt ah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Ment eri Pendi di kan Nasi onal Nomor 19 Tahun 2007; Perat uran Gubemur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupat en Purworej o Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupat en Purworej o Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip pemberian sanksi administrasi, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2009.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT//M/2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, bagian dari standarisasi/ daftar lampiran standarisasi, ketentuan tentang hal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota makan akan menggunakan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
232 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 61 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang baik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas, diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan pencapaian kinerja dari instansi pemerintah sehingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu melakukan audit kinerja;
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2021.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Audit Kinerja;
c. perencanaan Audit Kinerja;
d. pelaksanaan Audit Kinerja;
e. komunikasi hasil audit; dan
f. penutup.
Pedoman Audit Kinerja disusun dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
36 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat