Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022
tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pedoman Penerbitan Keterangan Rencana Kota.
Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota dengan sistematika: Ketentuan Umum; Asas; Maksud Dan Tujuan; Standar Teknis; Tata Cara Dan Mekanisme Penerbitan SKRK; Tata Hubungan Kerja; Pendanaan; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang, Infrastruktur dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, Pasal 40 ayat
(5) dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Situs Kota Lama; bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya
yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang
yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan
budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan
pariwisata; bahwa Situs Kota Lama Semarang perlu ditata kembali agar
kelestariannya tetap terjaga dan mendukung peningkatan
kesejahteraan rakyat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan
dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang,
Infrastruktur Dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Batas Kawasan Perlindungan dan Pemanfaataan Situs Kota Lama
Bab III Panambahan Ruang Terbuka
Bab IV Tata Kualitas Lingkungan
Bab V Panduan Rancang
Bab VI Pola Kerja Sama
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
1168 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2017
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2017/NO. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Dalam hal biaya persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak di anggarkan dalam APBD maka Bupati membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PM Agraria dan Tata Ruang/KBPN No. 35 Tahun 2016: PERDA Kab Labusel No. 9 Tahun 2016.
Ruanglingkup dan pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Perbub. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2017
Penjelasan: - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah RI. Untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Mendagri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-316-7A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan
dan pembiayaan PTS L di Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Wilayah penanaman bawang putih di Kabupaten Lombok Timur telah di atur dalam Perbup Nomor 3 Tahun 2-19 tentang Penetapan wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lotim, namun dalam rangka lebih mengoptimalkan wilayah penanaman bawang putih, maka perlu penyesuain terhadap pengaturan bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang meiliki RIPH
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 13 Tahun 2010
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Permentan Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017
Perbup Nomor 3 Tahun 2019
Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH dapat diperuntukan bagi petani penerima bantuan pada zona wikayah I dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam menjaga lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat, serta sebagai salah satu upaya nyata menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk penghijauan sehingga tercipta kondisi yang lebih nyaman dan sehat; bahwa potensi lahan bekas penambangan masih besar untuk dimanfaatkan sebagai media konservasi dengan penanaman pohon, yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Hak dan Kewajiban Masyarakat
Bab V Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VII Peran Masyarakat dan Perusahaan
Bab VIII Pemeliharaan
Bab IX Pemanfaatan
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 546
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
