Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Perwal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Dalam rangka menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Perwal Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 perlu disesuaikan dan diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan perubahan atas Perwal Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.6 Tahun 2016; Perda No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.5 Tahun 2020; Perda No.5 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan menambah 4 ayat yakni ayat (4), (5), (6), dan (7) pada Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) dan (3), dan menambah 4 ayat yakni ayat (4), (5), (6), (7) pada Pasal 11, mengubah ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan (3), dan menambah 4 ayat yakni ayat (4), (5), (6), (7) pada Pasal 15, mengubah ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (2) dan (3), dan menambah 4 ayat yakni ayat (4), (5), (6), (7) pada Pasal 19, mengubah ketentuan Pasal 22, Pasal 24, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 27A di antara Pasal 27 dan 28
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 84 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (4) UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan komptetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Asas Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka; Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Persyaratan Umum dan Administrasi; Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
10 Halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan menjamin ketersediaan pegawai negeri sipil yang
profesional, perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia
secara terencana dan terukur; bahwa untuk mengakselerasi penerapan sistem merit
dalam manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilaksanakan manajemen
talenta pegawai negeri sipil yang objektif, terencana,
terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi
politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme; bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta
Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta Aparatur Sipil
Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai
Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara Manajemen Talenta PNS
Bab III Siatem Informasi Manajemen Talenta
Bab IV Anggaran
Bab V Ketentuan Lain-Lain
BAb VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di
Daerah, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara
yang memiliki integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada
aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo dan untuk meningkatkan
kedisiplinan dan kualitas kinerja, perlu diberikan
penghargaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, menyatakan aparatur sipil negara yang
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan
Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk dan Jenis Penghargaan
Bab III Persyaratan Penerima Penghargaan
Bab IV Tata Cara Pengajuan Penghargaan
Bab V Tata Cara Penilaian Penghargaan
Bab VI Tata Cara Penyerahan Penghargaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 84 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraDesaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kuningan No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - penanggulangan - bencana - daerah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2020/84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 21 Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 semula telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 54 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bekasi No. 70 Tahun 2018 Dan dalam rangka penataan kelembagaan maka Perbup sebagaimana tersebut diatas perlu ditinjau dan disesuaikan kembali untuk dilakukan pencabutan maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri RI No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Menngatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
36 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 84 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur NegaraPemuda dan Olah RagaPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan
Tenaga Administrasi Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai wujud penghargaan atas peran pendi ik dan
tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo Pemerintah Daerah perlu
menetapkan ketentuan bantuan kesejahteraan p ndidik
dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana t rsebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidi Dan
Tenaga Administrasi Non-Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diuba.h dengan Undan g-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan inii mengatur tentang bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan
kepada Pendidik dan Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negar di
lingkungan Perangkat Daerah dalam bentuk uang sebagai penghargaan
atas pelaksanaan tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 84 Tahun 2021
KEWENANGAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - fUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - PADA - DINAS - KETENAGAKERJAAN - KABUPATEN - BEKASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2021/ No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Mendagri No. 061/5875/OTDA dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan surat Mendagri No. 800/8572/OTDA maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah dubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenket RI No. 29 Tahun 2016; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
55 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo,
maka perlu menjabarkan rincian tugas Badan
Kepegawaian Daerah sebagai pedoman kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Rincian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
