Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 44 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah juncto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016.
Penyusunan Analisa Standar Belanja yang memiliki komponen, yaitu:
a. deskripsi;
b. tenaga atau upah;
c. bahan;
d. peralatan;
e. koefisien atau volume.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat terhadap kebutuhan
dokumentasi dan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat
melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum yang tertata dan terselenggara
dengan baik, maka Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan
kembali dan untuk kepastian hukum dalam
perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi
sebagaimana dimaksud, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi. Terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
6 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, perlu dibentuk jabatan pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Permenpan No 18 Th 2017; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 83 Th 2016; Pergub Banten No 19 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Nomenklatur Jabatan Pelaksana/Fungsional PNS, Ikhtisar Jabatan, dan Syarat Jabatan; 3. Pengangkatan Dalam Jabatan; 4. Tunjangan Jabatan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagaj pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugaa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Dinas Arpus, terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang Kearsipan, Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali (Berita Dearah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD NOMOR 44 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal lO4 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Rencana Kela Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7 -2022 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 3/D);
TERDIRI ATAS 10 PASAL; RKPD Kota Batu Tahun 2019 untuk jangka waktu I (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD No 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Permendagri No 38 tahun 2018; Perda PPU No 14 tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas : pendapatan: Rp. 1.598.136.531.599,-; Belanja Tidak Langsung Rp. 632.259.379.063,-; Belanja Langsung Rp. 956.489.893.036,-; sehingga Surplus Rp. 9.387.259.500,-. sedangkan jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 9.387.259.500,-. maka SILPA Rp0,-
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan
dan/atau bencana aJam perlu diberikan bantuan baik berupa
tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang
Merah Indonesia;
b. bahwa guna mendukung pembefian bantuan sebagaimana
dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari
masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah
Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten
Pacitan Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial; Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang
Perhimpunan Palang Merah Indonesia; Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999
tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada
Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;
Pengaturan ini mengatur tentang pelaksanaan bulan dana Palang Merah Indonesia, Besaran Sumbangan, Pengelolaan dan penggunaan dana serta peruntukannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dınas Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk menunjang kepentingan kedinasan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang, maka perlu menetapkan Pedoman
Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan ini memuat ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip-prinsip perjalanan dinas; ketentuan perjalanan Dinas Dalam Negeri; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
