Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 ttg Anggaran Kas Pemkot Yogyakarta TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu merubah Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disahkan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 597 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 86 Tahun 2019
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2015/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya ~ Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar ' Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, maka perlu diatur pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa, penghasilan dan penerimaan lain yang sah bagi
pembantu kepala urusan, tunjangan sekretaris desa PNS, kompensasi sekretaris desa yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2014 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bos Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bogor Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Tipe IV
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan W ali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Tipe IV;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; eraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021;
Ketentuan angka 16 dan angka 17 Pasal 1 dihapus; Ketentuan huruf d Pasal 5 dihapus; Pasal 9 dihapus; . Ketentuan ayat (4) Pasal 20 dihapus;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
6 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - KEGIATAN - PERBAIKAN - RUMAH - TIDAK - LAYAK - HUNI
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, BD 2022/86
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni telah ditetapkan dengan Perwal No.53 Tahun 2020, namun seiring perubahan pola pengajuan dan penganggaran, Perwal termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan Perwal tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari APBD.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permen PUPR No.07/PRT/M/2018; Permen PUPR No.22/PRT/M/2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Perda Kota Bandung No.12 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.14 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.13 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria rutilahu, bentuk, persyaratan dan verifikasi CPB, sumber anggaran dan besaran bantuan, mekanisme penyaluran bantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
19 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 86 Tahun 2020
BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 86/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tahun Buku 2021, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
3. PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. PP Nomor 12 Tahun 2019;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
7. Perda Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kota Banjarmasin Walikota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan amanah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dan penanggulangan kemiskinan terpadu merupakan
model yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kemiskinan di wilayah Kota Banjarmasin, serta dalam rangka optimalisasi penanggulangan
kemiskinan terpadu di Kota Banjarmasin maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang penanggulangan kemiskinan terpadu di Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permensos Nomor 15 tahun 2018; Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Penanggulangan kemiskinan terpadu yang bisa dimanfaatkan dan diakses berupa Aplikasi sebagai cover IT system penanggulangan kemiskinan; Proses administrasi satu pintu; dan Evaluasi penanggulangan kemiskinan.
Mekanisme penanggulangan kemiskinan Terpadu dengan ketentuan sebagai
berikut: Lembaga terkait, pemerintah daerah darr/ atau masyarakat Koordinasi untuk
perancangan kegiatan anggaran; Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan disetiap kegiatan SKPD secara langsung atau tidak; dan Pengevaluasiaan dari Koordinator penanggulangan kemisikinan yaitu Dinsos.
Program maupun adanya Permohonan terdiri atas spesifikasi data serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon. Program akan disingkronkan dengan data yang sudah diterima.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
