TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan Penempatan Rekening Bank Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuanga Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perlu adannya izin pembukaan, penutupan dan Penempatan rekening;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan, dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009
MENGATUR MENGENAI TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGA DAERAH, DISERTAI TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING, PENGELOLAAN REKENING PADA SKPD, PENUTUPAN REKENING, PELAPORAN, DISERTAI FORMAT DOKUMEN DALAM LAMPIRANNYA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 45 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Balai Benih Ikan dan untuk mematuhi Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun
2017; Perbup Kab. Kutai Barat No.32 Tahun
2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perkebunan,
Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2019/ No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4),
dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra
Bahari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang
Radio Citra Bahari.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati inii adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 tahun 1999; UU No 40 tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebeapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 25 Tahun 2009; PP No 52 Tahun 2000; PP No 12 Tahun 2019; Peremendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Kab Rembang No 10 Tahun 2007; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perda Kab Rembang No 10 Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2020; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan serta menumbuhkan partisipasi pembangunan di desa dilakukan melalui rencana tata ruang Desa; bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutim, maka perlu disusun perencanaan dalam lingkup wilayah administrasi terkecil yaitu wilayah perdesaan, agar pengembangan wilayah lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana tata ruang Desa;bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan
kualitas pemanfaatan ruang serta ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Tata Ruang Desa;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah No. 47 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013; Permendagri No.116 Tahun 2017
Pedoman penyusunan rencana tata ruang desa. Pedoman Penyusunan RTR Desa mempunyai fungsi sebagai:
a. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa;
b. acuan dalam pemanfaatan ruang;
c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan;
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
e. dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan perijinan, serta pengenaan sanksi;
f. acuan dalam administrasi pertanahan; dan
g. pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati.
Bab yang diatur dalam peraturan ini memuat: Peran,fungsi dn lingkup pengaturan; Kebijakan dan strategi penataan ruang; Kedudukan dan jangka waktu; Wewenang dan tanggung jawab; Data dan informasi; Pengendalian pemanfaatan ruang; Hak,kewajian dan peran masyarakat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan
Pendidikan Formal;
b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki
kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan
kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian
integral dari sistem pendidikan dan budaya kearifan
lokal di Kabupaten Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuat pedoman
penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang di tetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2018, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016
Terdiri dari 26 Pasal, 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Pakaian Seragam Sekolah, Pengamalan Nilai Agama, Kewajiban Membawa Makanan Dan Minuman Ke Sekolah, Kewajiban Menabung, Larangan Merokok, Keterampilan Kecakapan Hidup (Life Skill), Kewajiban Sekolah, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2019 dan memperhatikan aspirasi, usulan serta saran masyarakat kalangan dunia usaha serta perkembangan ekonomi, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah, perlu di lakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.18 Tahun 2016, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2019
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak Hotel agar dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010, Perda Sanggau No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendelegasian Wewenang, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 16 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 45 Tahun 2019
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Sudah Kadaluwarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perijinan Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Yang
Sudah Kedaluwarsa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2012 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2012 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2012 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2012 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2013
MENGATUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA, DIATUR JUGA TERKAIT KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI, DAN PENETAPAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesan dan Perkotaan Yang Sudah
Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2016 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 78 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan
Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
