Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;
b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perpres No 60 Tahun 2013; Perda Kab Magelang No 20 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Strategi, Sararan dan Penyelenggaran; Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; Tugas dan Tanggung Jawab; Peran Serta Masyarakat; kerjasama dan Kemitraan; Pelaporan;Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
untuk memberikan standar dalam merencanakan, menyusun, membahas, mengharmonisasikan, memfasilitasi, konsultasi, mengevaluasi, penyebarluasan dan autentifikasi Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Ketetapan Walikota serta Ketetapan Pejabat Daerah yang diberikan kewenangan atasnya, harus memperhatikan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Produk Hukum Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan
Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintan Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, berisi tentang;
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan tujuan, Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk
memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak. Dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta
operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak;
3. Penganggaran;
4. Penghasilan Pemerintah desa;
5. Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang;
6. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Insentif Rukun Tetangga;
8. Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD;
9. Ketentuan Lainnya;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KOLEKSI PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.4 Tahun 1990, UU No.43 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2014, Perka Perpusnas No.9 Tahun 2017, Perka Perpusnas No.14 Tahun 2017, Perka Perpusnas No.12 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Koleksi Jumlah Koleksi; Pengembangan Koleksi; Pengolahan Bahan Perpustakaan; Perawatan Koleksi; Pelestarian Koleksi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat perlu adanya Pedoman Koordinasi
Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 ;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pengoordinasian Perangkat Daerah;
5. Pembidangan Koordinasi;
6. Rapat Koordinasi;
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2019
Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
Permendag No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Mencabut :
Permendag No. 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/ PER/5/ 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/PER/ 5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Melalui Gerakan Senam Peregangan Dinamis Saat Jam Kerja (Dynamic Office Stretching At Work) Untuk Kebugaran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
