Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2018
STANDARISASI - PEMBANGUNAN - PERANGKAT LUNAK - DOKUMENTASI SISTEM
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Pembangunan Perangkat Lunak Dan Dokumentasi Sistem
ABSTRAK:
Untuk Peningkatan Pengembangan perangkat lunak, perlu adanya suatu standarisasi yang dapat digunakan sebagai pengukuran kelayakan dari perangkat lunak yang dikembangkan yang bertujuan untuk menjamin perangkat lunak yang dikembangkan telah mengikuti aturan baku yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Pembangunan Perangkat Lunak dan Standarisasi Dokumentasi Sistem.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perpres No 95 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 1 Th 2008; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Standarisasi Pengembangan Perangkat Lunak; 3. Standarisasi Teknis Pengembangan Sistem; 4. Standarisasi Dokumentasi Pengembangan Sistem.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar Operasional Prosedur
UU No.27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, Permenakertrans No.11 Tahun 2013, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, Perbup No.37 Tahun 2012
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
4 halaman dan 21 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten pandeglang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah kab Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenkum No 3 Th 2013; Permenkum no 10 th 2015; Perda kab pandeglang No 8 th 2017; Perda Kab Pandeglang 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum; 7. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program bantuan Hukum; 8. Tata Cara Penyaluran Dana bantuan Hukum; 9. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administratif; 11. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 56 Tahun 2018
petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pelaporan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Terdiri dari 45 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN BIDANG TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu standar pelayanan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, Permenakertrans No.11 Tahun 2013, Permenpan RB No.15 Tahun 2014, Perbup No.37 Tahun 2012
ketentuan umum; ruang lingkup; standar, komponen dan penerapan; peran serta masyarakat; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2018
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menggunakan Website Dan Akun Media Sosial Milik bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penerapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun media sosial, maka data, pesan dan informasi yang disampaikan harus tertata, akurat dan efisien
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2009, Perda Kab Sintang No. 11 Tahun 2009, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju tata kepemerintahan daerah yang baik (good lozal governance) dan akuntabel maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi pemerintah
UU No.34 Tahun 2003, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP NO.8 Tahun 2006, Perpres No.29 Tahun 2014, PermenpanRB No.53 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.46 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2018.
8 halaman dan 40 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, Pemerintah Kota
Tangerag Selatan melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; bahwa dalam rangka pelaksanaan system
pengendalian intern yang efektif dan efisien di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu
menerapkan kebijakan penilaian resiko; bahwa dalam rangka pelaksanaan system
pengendalian intern yang efektif dan efisien di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu
menerapkan kebijakan penilaian resiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tsihun 1999; Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penilaian risiko, dokumen penilaian risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
25 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
