Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 tahun 2011, Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016, Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan RKPD dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
15 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGUNAAN DANA INFAK TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Pergub ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2009, Qanun No. 10 Tahun 2014, Qanun No. 10 Tahun 2018.
Dalam Pergub ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyetoran; Penganggaran; Pencairan; Tim Pelaksana dan Mekanisme Pelaksanaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan lokasi Puskesmas, persyaratan bangunan Puskesmas, dan prasarana Puskesmas
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Laboratorium Kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan
Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan ditetapkan oleh Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 364/Menkes/SK/III/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004; Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.1 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Laboratorium Kesehatan; Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan; Kerjasama Dengan Pihak Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut eraturan Bupati Sleman
Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penanganan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal
7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3),
Pasal 12 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
yang meliputi
Pencegahan Preventif,
Penanganan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
PPT Dan Gugus Tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun Antara 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pendaftaran Wajib Pajak Dan Masa Pajak; Penetapan, Pembayaran, Pelaporan Dan Ketetapan Pajak; Penagihan Dan Penghapusan Piutang Pajak; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluarsa Penagihan; Sistem Pemungutan Pajak; Pelaksanaan Pemungutan; Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Pengawasan; Jenis Formulir; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
28 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 43 Tahun 2019
PERBUP Kab. Majalengka No. 111 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - TATA KELOLA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem
pemerintahan berbasis elektronik; bahwa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan
berbasis elektronik diperlukan tata kelola yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dan Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, entitas tata kelola SPBE, rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi, proses bisnis, operasionalisasi sistem elektronik, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
