Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Jepara Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab Jepara, maka terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut nomenklatur perangkat daerah dalam Perbup Jepara No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa yang perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 84 Tahun 2015; Permendagri No 110 Tahun 2016; Perbup Jepara No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan mutu
pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan,
arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,
serta pengawasan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa
Barat, dipandang perlu dibentuk Dewan Pendidikan
sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 192 dan
Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum
pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pengangkatan Dewan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017
Terdiri dari 7 pasal dan 6 bab yaitu KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN, MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN, PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
mengatur mengenai TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab pemalang dibutuhkan peningkatan kualitas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PermenPAN No 26 Tahun 2020, menyebutkan bahwa apabila diperlukan, pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan kepala satuan/unit kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1950; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No 25 Tahun 2020; PermenPAN No 26 Tahun 2020; Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Pemalang No 14 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemda dan perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2021/ No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai persyaratan
penyerahan, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan serta
pembiayaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman kepada Pemerintah Daerah, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan Di Bidang Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan di Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Standar
Biaya Masukan di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Desa Tahun Anggaran 2022;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 114 tahun 2014, PerMendagri No 20 Tahun 2018, Perda Kabupaten Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pesawaran No 11 tahun 2021, Peraturan Bupati Pesawaran No 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Masukan Di Desa Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Halaman : 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET PROFESIONAL DAN ATAU ATLET PELAJAR DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI
ABSTRAK:
Dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang oleh raga yang berpotensi untuk meraih medali pada Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu diberi insentif; Insentif sebagaimana dimaksud huruf a, membutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental, maupun dalam bentuk pemberian insentif berupa dana kepada atlet dan pelatih berprestasi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pemberian Intensif bagi Atlet Profesional dan atau Atlet Pelajar dan Pelatih Olahraga Prestasi.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi; Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat Daerah, Nasional maupun Internatoinal, serta menyukseskan program visi dan misi Bantaeng EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) khususnya di bidang olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalarn rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Noinor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Noinor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 26)
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya dinamika ekonomi di tingkat pusat sehingga menyebabkan kenaikan harga pasar terhadap beberapa jenis barang dan jasa di Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa standar harga satuan tahun 2022 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan dengan melakukan penyesuaian nilai atau harga serta menambahkan beberapa jenis barang dan jasa;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2009; Perbup Polewali Mandar No. 32 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Perbup Polewali Mandar No. 11 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
229 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggung jawab, dan
memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier
yang kompetitif, selektif, dan transparan; bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang seimbang antara kepentingan pegawai
dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan Pola
Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35
Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dengan sistematika: ketentuan umum; jenis, unsur dan bentuk pola karier; mutasi dan promosi; tim penilai kinerja PNSD; pola pembinaan karier PNSD; penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin PNSD; pola karier dalam jabatan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
69 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
