STANDAR - PELAYANAN - ADMINISTRASI - TERPADU - KECAMATAN - DI KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2019/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman palayanan administrasi terpadu kecamatan,perlu menetpakan peraturan bupati tentang standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di kabupaten musi rawas utara
UU No 25 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 2008;Permendagri No 4 Tahun 2010;Perda No 3 tahun 2016
Maksud tujuan dan asas ,Subyek,Penyelenggaran PATEN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
12 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2014
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa
Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2020 9. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 10. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2020 24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 25. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 26. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020
DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.56, LL Kab. Kapuas Hulu: 22 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, diubah UU No.19 Tahun 2016, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.2 Tahun 2018, Perpres RI No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.5 Tahun 2018, Permen Komunilasi dan Informatika RI No.8 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.6 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Pengelola SPBE; Pemanfaatan SPBE; Kerjasama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Literasi Digital; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 0 (kosong)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 56 Seri A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja Bagi Sentra Kulakan koperasi (Senkuko) di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi melalui Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) dengan perkuatan modal kerja usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Lingkup Kegiatan;
4. Kriteria dan persyaratan sentra kulakan koperasi (senkuko) calon penerima kredit modal kerja;
5. organisasi pelaksana kegiatan;
6. Pengembalian kredit modal kerja;
7. Sanksi;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Pendanaan;
10. Ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 56 Tahun 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mencapai misi dan tujuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu disusun pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip penyelenggaraan SAKIP, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD 2014/56 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten agar
dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat, maka diperlukan pedoman
pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a selalu
mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan
peraturan lain yang selaras, oleh karena itu Peraturan
Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten perlu dicabut dan diganti dengan
peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab III Pedoman Umum
Bab IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab VI Persiapan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bab VII Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bab VIII Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan BTT
Bab IX Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Bab X Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan
Bab XI Penatausahaan Pengelolaan Pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga
Bab XII Penatausahaan Jaminan Bongkar Reklame
Bab XIII Akuntansi Keuangan Daerah
Bab XIV Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD
BAb XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
122 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Darurat No.10 Tahun 1957; UU No.39 Tahun 1999; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No.42 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.22 Tahun 2020; Perda Prov. Kaltim No.5 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Kerjasama, Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum Litigasi, Standar Bantuan Hukum Non Litigasi, Pendokumentasian Hukum, Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan dan Pelaporan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
38 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
