kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 502 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 43 Tahun 1999
3.UU No. 3 Tahun 2003
4.UU No.10 Tahun 2003
5.PP No. 33 Tahun 2004
6.UU No. 5 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8.PP No. 38 Tahun 2007
9.PP No. 18 Tahun 2016
10.PEMENDAGRI No.80 Tahun 2015
11.PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017
Kepala Badann Berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Inspektorat
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Balangan
dalam pembangunan di Daerah, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat yang meliputi Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional; serta Tata Kerja pada Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Balangan.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Bula Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU 60 Tahun 1958; UU 8 Tahun 1974; UU 17 tahun 2003; UU 40 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; UU 5 tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP No 18 tahun 2016; Perda SBT 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017 ; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Badan Keuangan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan.
Peraturan Bupati ini mengatur penjabaran tugas penjabaran tugas Badan Keuangan Daerah dengan substansi:
(a) Maksud dan tujuan;
(b) Ruang lingkup;
(c) Tugas Kepala Badan;
(d) Tugas Sekretariat;
(e) Tugas Bidang: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Aset, Bidang Penagihan dan Pelayanan Pajak, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
(f) Kelompok Jabatan Fungsional;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kelancaran penyelenggaraan tugas pendistribusian air minum secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat, maka perlu menata kembali organisasi perusahaan daerah air minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, Perda No.7 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 2, pasal 37, pasal 41, pasal 45 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
