Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.752 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Download file:

pp no 039 tahun 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP No 025 Tahun 1959.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP No 018 Tahun 1959.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 2 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1958 tentang Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi

Download file:

PP No. 066 Tahun 1958.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP No. 013 Tahun 1958.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Tambang Minyak Sumatera Utara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP No. 34 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Jawatan Listrik Diadakan Dalam Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP No 28 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Perpres Nomor 169 Tahun 2024.pdf

Kementerian - Energi - Sumber Daya Mineral

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 169, LN 2024 (365) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.
Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral; dan 3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 19 hlm

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Cadangan Penyangga Energi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perpres Nomor 96 Tahun 2024.pdf

Cadangan - Penyangga Energi

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 96, LN 2024 (189) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Penyangga Energi

ABSTRAK:

Untuk menjamin ketahanan energi nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga keberlanjutan serta kesinambungan energi di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan pengaturan cadangan penyangga energi yang mampu untuk menyediakan energi sesuai kondisi dan ketersediaan energi setempat dengan memperhatikan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan bagi energi bersih dan terjangkau serta ramah lingkungan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; dan PP Nomor 79 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur mengenai Cadangan Penyangga Energi (CPE) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. CPE adalah jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu. Jenis CPE yang diatur dalam Perpres ini adalah meliputi: 1) bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi; 2) Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar keperluan industri, transportasi, komersial besar, menengah dan kecil, petani, nelayan, dan rumah tangga; dan 3) minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Lampiran file: 15 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perpres Nomor 77 Tahun 2024.pdf

Fasilitas Persemaian - Usaha Pertambangan - Mineral dan Batubara

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 77, LN 2024 (136) : 8 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK:

Untuk percepatan revegetasi diperlukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian oleh badan usaha pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan usaha pemegang: 1) izin usaha pertambangan; 2) izin usaha pertambangan khusus; 3) izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 4) kontrak karya; dan 5) perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang Dokumen Lingkungan Hidupnya berupa Amdal.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Lampiran file: 8 hlm.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1960.