Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1995

Menemukan 212 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keputusan_Presiden_no_19 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_18 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Melbourne, Victoria - Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_17 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indoesia And The Government Of The State Of Bahrain
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_16 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_15 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengembangan Proyek Natuna
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 54 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995
  3. KEPPRES No. 39 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna
Download file:
Keputusan_Presiden_no_14 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_13 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Tunjangan Panitera
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera
Download file:
Keputusan_Presiden_no_12 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keputusan_Presiden_no_11 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Tunjangan Hakim
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim
Mencabut
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Peradilan Tata Usaha Negara
  3. KEPPRES No. 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Download file:
Keputusan_Presiden_no_10 TH 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan