Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,109 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Gorut No 12 th 201...an Barang & Jasa.pdf

probity audit - proses pengadaan barang dan jasa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melakanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 54 Tahun 2010; Peratura Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan No. 362/K/D4/2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalmnya mengatur tentang Tujuan dan Sasaran; Jenis Audit; Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Probity Audit; Kriteria Probity Audit; Perencana Probity; Pelaporan dan Tindak Lanjut; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

IZIN ALIH FUNGSI LAHAN

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 12 TAHUN 2017 I...LIH FUNGSI LAHAN.pdf

perizinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD NOMOR 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN ALIH FUNGSI LAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat yang berdampak pada kebutuhan lahan untuk pembangunan, perlu adanya pengaturan dan pengendalian alih fungsi lahan agar tata guna lahan wilayah kabupaten sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Alih Fungsi Lahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor Seri E); Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 6); Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 61);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Penetapan dan Tujuan Izin Ahli Fungsi Lahan; 3. Lahan yang dapat dialihfungsikan; 4. Syarat Permohonan Izin Ahli Fungsi Lahan; 5. Mekanisme Penerbitan Izin Ahli Fungsi Lahan; 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Ahli Fungsi Lahan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 33 Tahun 2013 tentang Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Muna No. 12 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Muna;· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38 Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.}; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan Undang- U ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ·· Perubahan Kedua atas U ndan g -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da e r ah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679) ; 9. Pe raturan P emerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pe n y i taan D alam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 , " Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indon esia Nam.or 4049) . ; 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke uangan Daerah ( Lembaran Nega r a Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Pe raturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe mberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12 . Pe rat uran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Me nt eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe ngelolaan Keuangan Daerah; 15 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan dan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pada Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017.pdf

PERATURAN PELAKSAJl'AAN PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOIIOR 12 TAHVN 2016 TENTAJIG ARALISIS DAIIPAK LALU LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintaa, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Petaruran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
: l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaJan (Lembaran Negara -2- Rcpublik Indonesia Tahun Tambahan Lcmbaran Negara 2009 , Nomor 96, Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ,Negara Republik Indonesia Nomor (5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Llntas Jalan {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambilhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampa.k, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Untas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahW'l 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Llntas di Jalan; -3- 12. Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua Pcraturan Menteri Pcrhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pcnyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949); 13. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4); 15. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalain Pcmbangunan Daerah di Kabupaten Bone ( Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014); 16. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak La.lu Llntas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10);
IIEKUTUBKAlf : llenetapbD: PERATURAlf PELAKSABAAK BUPATI TEJIITAJfG PBRATURAlf PBRATURAlf DAERAH KABUPATBlf BOJIIE JIIOIIOR 12 TAHU1' 2016 TBJIITAJfG AJIIA.t.JSJS DAIIPAK LAU1 LllfTAS. -4- BAB! KETEl'fl'UAII' UIIUII Pua!! Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 1. Dacrah adalah Kabupaten Bone. 2. Pcmerintah Oaerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Dinas Penanaman Moda] dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. 6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. 7. Dinas Pcrumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pcrtanahan Kabupaten Bone. 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 9. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polres Bone 10. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instanai teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. 11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemcrintah Kabupaten yang melaksa.na.kan tugas Kepala Dauah dalam memelihe.ra dan menyelenggarakan ketcntraman dan kctertiban um um, menegakkan Pcraturan Daerah dan Keputusan Bupati. 12. Analisa Dampak Latu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokwnen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. 13. Dampak Lalu Lintas adaJah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatari dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan. 14. Tingkat Pclayanan Lalu Lint.as adaJah kemampuan ruang Jalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tctap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. -5- 15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kcgiatan dan/ ,atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. 16. Bangkjtan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. 17. Jalan adalah scluruh bagian jala, tcrmasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas pennukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, scrta diatas pennukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 18. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tcrtcntu terhadap lalu lintas yang dipcrlukan bagi proses pcngambilan kcputusan, yang terdiri dari dokumcn kcrangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, scrta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 19. Pcrcncanaan Pcngaturan Lalu Lintas adalah percncanaan manajcmen dan rckayaaa lalu lint.as terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang mcliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampa.i dcngan jalan disckitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan selurnh jaringan ja.l.an, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran laJu lintas. 21. Pemrakar-aa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/e.tau uaaha. 22. Badan adalah sekunpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, bailc yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan melakukan use.ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnye., Badan Use.ha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembag, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 23. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/ atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nye.ta kepedulian dan rasa tanggung je.wab Pihak Ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah DI Kabupaten Bone. .,. 24. Sumbangan adalah pemberian Pihak Kctiga sccara ikhlas/ sukarela tidak mengikat yang diperolehnya oleh Pihak Ketiga tidak bcrtcntangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang- barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. 25. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari Pihak Ketiga kepada PemerintahDaerah. BABD JEN'IB AIIDALALIJlf DAJI' KRITERIA KBGlA.TA.11 USAHA WAJIB JQtllll,00: AIIDALALllf ...... Andalalin berdasarltan batasan terdiri dari : a. dokumen andalalin b. pcrcncanaan pcngaturan laJu lintas . ...... Kriteria kegiatan dan/atau usaha untuk ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan andalalin Ro. Jea.ls Reacaaa Pem ........ Ukunn lltnlm•I I a b c Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritail Kegiatan Perkantoran Kcgiatan Induatri lndustri dan Pergudangan 2500 ma bangunan lua, Iantai 500 ma luas lantai bangunan 1000 ma luas lantai bangunan d Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/ Universitas 2) Lembaga Kursus 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa /waktu c r g h i I) 2) 3) Fasilitaa Pclayanan umum Rumah Sakit Klinik Bersama Bank Stasiun Pengisian BakarUmum Hotel Gedung Pertemuan Restauran 50 tempat tidur 10 ruang praktck dokter 500 m2 Juas lantai bangunan SO Kamar 500 ma luas lantai bangunan 100 tempat duduk Bahan 1 dispenser -7- j Fasilitas Olahraga (indoor Kapasitas penonton 100 atau outdoor) orang dan/atau Juas 10000 ma k Bengkel kendaraan 2ooom2 luae lantai bennotor ban gun= 1 Pencucian mobil 200Qm2 luas Jantai bangunan . 2 Pennukiman a Perumahan dan Permukiman 1) Perumahan sederhana 150 unit 2) Penunahanmenengah- 50 unit ates b Rumah Sususn dan Apartemen 1) Rumah susun scdcrhana 100 unit 2) Apartcmen 50 unit c Asnuna 50 kemer d Ruko Lua, -tai kcscluruhan 2000 ma Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib e r g a c d b Infrastruktur Akses kc dan dari ja1an tol Pelabuhan Bandar udara Terminal Stasiun kereta api Pool kendaraan Fasilitas parkir untuk um= h Jalan Layang (flyover) Wajib i Llntas Bawah (underpass) Wajib j Terowongan (tunnel) Wajib 3 4 Bangunan/ permukiman/ infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila tcmyata diperhitungkan telah mcnimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraanl baru setiap harinya pada jalan yang d.ipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. -·- Pua14 Setiap kegiatan usaha yang ukurannya di bawah ukuran minimal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, pelaku usaha diharuskan memiliki rekomendasi perencanaan pengaturan lalu lintas dari Bupati Bone atau instansi teknis yang ditunjuk mengenai kelayakan atau tidaknya kegiatan/usaha tersebut daq menandatangani swat pemyataan kesanggupan mematuhi persyaratan sesuai ketcntuan Peraturan Perundang- undangan . BABW PERBYARATAII' DAR TATA CARA P&IIBERIAII' PERSETU.JUA1' ANDALALIN' Basten KeAta PersyuataD ....... (I) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy KTP; b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pcngesahan dari Pejabat yang beawcnang, apabila pemrakarsa adalah Badan; c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang Jain; d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Penanahan; e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 ; 500; 7 f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain da!tar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap- tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya; g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari ; 1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang·kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli terscbut berasal dari perguruan tinggi; atau 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sckurang kurangnya Bidang Sipil dan klaeifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra dcsain clan desain enjinering pekerjaan teknik sipil transportasi tcmpat dimana tenaga ahli terscbut bekerja .. .9. h. Surat Pcmyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya; i. Ookumen Keranglca Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesua.i ketentuan yang berlaku; , j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tcnaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesuai ketentuan yang berlaku; k. Ookumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diausun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman scsuai ketentuan yang berlaku. (2) Pedoman pcnyusunan dokumen kcranglca acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I Pcraturan Bupati ini. ....... Untuk mempcroleh persetujuan Pcrencanaan Pcngaturan La.Ju Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan dcngan mclampirkan pcrsyaratan scbagai bcrikut: a. foto copy KTP; b. foto copy Alctc Pcndirian Badan yang tclah mcndapatkan pcngcsahan dari Pcjabat yang bcrwcnang, apabila pcmrakarsa adalah Badan; e. Surat Kuasa bcrmctcrai cukup dari pcmrakana, apabila pcngajuan pcrmohonan dikuasakan kcpada orang Jain; d. foto copy Surat Kctcrangan Rcncana Kota yang ditcrbitkan olch Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Pcrtanahan; c. gambar rencana/dcnah bangunan kcgiatan dan/atau usaha dcngan skala paling kccil I :500; f. gambar pcrencanaan pcngaturan lalu lintas di Jokasi dan jalan sckitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan; g. foto tcrbaru Jokasi kegiatan dan/atau usaha bcrukuran 4R dengan kctcntuan: 1. dibuat paling Jama 14 (empat bclas) hari scbclum tanggal permohonan;dan 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak sa.mping kiri kanan dan tampak bclakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon. -10- Bacl&ll Kedua Tata can. Pembertao PerNtujuan Perenc•n••n Penpturan Lalu Llntu. Pual7 (l) Tata cara pcmbcrian pcrsctujuan Dokumcn Andalalin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, scbagai bcrikut : a. pemrakarsa/pcmohon mcngambil dan incngisi fonnulir pcnnohonan yang disediakan Dinas Perhubungan sccara lcngkap dan bcnar, sclanjutnya discrahkan kc Sekretariat, dcngan dilampiri pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Sekrctariat : 1. mcncrima dan mcmcriksa kclcngkapan pcnnohonan dari pcmrakarsa/pcmohon, apabila tidak lcngkap dikcmbalikan kcpada pcmrakarsa/pcmohon dcngan dibcrikan pcnjclasan, dan apabila lcngkap maka dilakukan pcncatatan dan dibcrikan Tanda Tcrima; 2. mcngirimkan bcrkas pcnnohonan yang telah Jcngkap kcpada Bidang La.lu Llntas. c. Bidang La.lu Lintas : 1. mencrima bcrkas pcnnohonan dari Sckretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumcn Kcrangka Acuan. 2. hasil kajian Dokumcn Kcrangka Acuan tcrsebut disampaikan kcpada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pembcritahuan Rcvisi atau Persetujuan tcrhadap Dokumcn Kcrangka Acuan yang ditandatangani olch Kcpa]a Dinas Perhubungan atau Sekretaris atas nama Kcpala Dinas Perbubungan yang kcmudian diserahkan kcpada pcmrakarsa/pcmohon. d. Pemrakarsa/Pemohon : 1. dalam hal mencrima Surat Pembcritahuan Rcvisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, pcmrakarsa/pcmohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kcrangka Acuan untuk diserahkan kembali kc Dinas Perhubungan; 2. dalam ha! mcnerima Surat Pembcritahuan Persetujuan Dokumcn Kcrangka Acuan, pcmnptar&&/pcmohon scgcra: a) mcnyusun jadwal, jenis dan Jokasi pcngumpulan data serta melaporkan kegiatan terscbut kcpada Kepala Dinas Perhubungan guna CUngsi pcngawasan; b) mcnyusun Dokumcn Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumcn Manajcmcn dan Rckayasa Lalu Lintas dcngan mcngacu pada Dokumen kcrangka acuan yang telah disctujui. -11- 3. Dokumen Analisis Kinerja La.lu Llntas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas yang telah disusun, discrahkan kc DinasPerhubungan mela1ui Sckrctariat. e. Sckretariat : 1. menerima Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas Jalan dari pcmrakarsa/pcmohon scbanyakjumlah anggota Tim; 2. mcmberi tanda bukti pcnyerahan atas pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemcn dan Rckayasa Lalu Lintas Jalankcpada pihak pcmrakarsa/pcmohon; 3. mengirimkan Dokumcn Analisis Kincrja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas kepada Bidang La.lu Lintas. (. Bidang La.lu Lintas : 1. menerima pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan pcnilaian bersama Tim dan pcmrakaraa./pcmohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; hasil pcnilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan d.iteruskan kepada Sclcretaris untuk dipara( selanjutnya d.isampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna ditandatangani. g. Kcpala Dinas Perhubunganmenandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil pcnilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sckrctaris. h. Sckretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah d.itandatangani Kepala Dinas Perhubungan; 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/ pemohon setelah pcmrakarsa/ pcmohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian perset'Ujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan paling lama dalaln wakt'U 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil pcnilaian ditandatangani olch Tim . ...... (1) Tata cam pcmberian persetujuan Perencanaan Pcngaturan La.lu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut: a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisr formulir permohonan yang disediakan Dinas . Pcrhubungan secara -12- lengkap dan benar, selanjutnya discrahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan scbagaimana dimaksud da1am Pasal 6; b. Sekretariat: I. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/ pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap, maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima; 2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Latu Llntas. e. Bldang Lalu Lintas : 1. menerima berkas pennohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi. 2. basil penilaian Tim dituangkan dalam Serita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konscp Surat Persentjuan. d. Kepala Dinae Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Serita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris. e. Sekretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan. 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling Jama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar . ...... (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lulusan perguruan tinggi negeri a tau .perguruan tinggi swasta yang telah terakred.itasi oleh instansi yang berwenang atau lulusan ujian negara, atau pergunian tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang perguruan tinggi; -13- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurangkurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang. (2) Surat pemyataan kesanggupan pihak harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan . ........ (1) Tim sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf f dan Pasal 8 ayat (I) huruf c mcmpunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Oinas Perhubungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodelogi dan analisa; b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas; c. Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mcmpunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum pcnanaman modal daerah dan rencana stategis daerah. d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pcningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan(Rumija) dan kawasan saluran pcmatusan serta jaringan utulitas dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pcmba.ngunan fisik, berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. e. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Bect•n KetJp KeteatuaD Peaertm••a .....,,, (I) Pemerintah Daerah dapat mencrima partisipasi dari Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone. (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat(l) dapat dilakukan dalam bentuk: a. uang; -14- b. barang; c. jasa; dan/atau d. kcgiatan. (3) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk: a. hibah; b. wakaf; c. sumbangan; d. donasi; dan/atau e. partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Partisipasi Pihak Ketiga dalam pcmbangunan dacrah dilaksanakan dcngan prinsip: a. sukarcla, ikhlas, dan tidak mengikat; b. sederhana dan t:ransparan; c. tidak ada kontra prestasi baik Jangsung maupun tidak langsung; d. basil partisipasi dimanfaatkan untuk pcmbangunan daerah; c. tidak beretentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan f. tidak mengurangi kcwajiban kcpada ncgara maupun daerah yang ditcntukan da1am peraturan perundang-undangan . ..... ,. (1) Bupati menyelenggarakan pcncrimaan partisipasi Pihak Kctiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). (2) DaJam menyelenggarakan pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kcpada Kcpala Sadan, Kepala Dinas, Kcpala Kantor, atau Kepala Bagian untuk mcnerima partisipasi dimaksud sesuai dcngan kcwcnangannya . ....... (1) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipcrsamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat bcrharga. (2) Partisipasi dalam bcntuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat beruP8 barang bcrgcrak atau barang tidak bergerak. (3) Partisipasi dalam bentuk jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, pencliti, tenaga ahli dan jasa lainnya -15- (4) Pastisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat berupa pembanggunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akadcmik dan kegiatan lainnya. B•eJ•• Keempat Keteatu&D. Peaplolaaa ..... ,. (1) Pembcrian Partisipasi Pihak Ketiga didahului dengan permintaan kesediaan untuk memberi partisipasi kcpada Pemcrintah Daerah olch Bupati atau Kepala SKPD / Unit Kerja. (2) Bcntuk, jumlah dan mckanismc pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat pernyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antar Pihak Ketiga dengan Pcmerintah Dacrah yang dalam hat ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Surat Pemyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemrintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/ atau penagihan Kepada Pihak Ketiga. (4) Pencatatan dan/ a tau perhitungan rencana pcndapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk pcnyelare.san program dan kegiatan yang ada pada SKPD / Unit Kerja Pemerintah Daerah. (5) Format Surat scbagaimana dimaksud ayat (l} dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini . ..... ,. (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang diterima oleh Bcndahara Pencrima menggunakan media tanda bukti pembayaran disertai surat pemyataan scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2). (2) Uang yang ditetima oleh Bcndahare. Penerima sebagaimana ayat (1) disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dengan Media Surat Tanda Setoran dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. (3) Setiap bulan bendahare. penerima menyampaikan Daftar Realisa.si Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan data pendukung berupa Daftat' Realisasi Pengambilan dan Penerimaa.n /Penyetoran Benda Bcrharga / Blangko, Tanda Bukti Pembayaran dan Laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut. -16· (4) Setoran Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dapat pula disetor melalui transfer oleh Pihak Ketiga ke Rekcning Kas Daerah dan bukti aetoran disampaikan kepada SKPD pcngelola. {SJ Partisipasi pihak. Kctiga berupa barang dibukukan dalam neraca scbagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerai;i melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. (6) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjunya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (7) Partisipasi Pihak Kctiga berupa kegiatan dikoordinasikan dcngan SKPD penerima selaajutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (8) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga scbagaimana ayat (4), ayat (SJ dan ayat (6) dinyatakan dalam Serita Acara Penerimaan. {9) Fonnat contoh fonnulir yang dipergunakan dalam kegiatan administrasi sebagaimana ayat (1), e.yat (2) dan ayat (3) scbagaimana tercantum dalam lapiran JI Peraturan Bupati ini. BABIV PEIUIUfAAJlf, PEWGAWABAlf DA.I( EVALUA.81 Rapen Ke•ta Pembln••• Pua! 16 Oinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalarn pelaksanaan manajemcn dan rekayasa lalu lintas jalan. a.st•• Kedu .......... Pua! 17 Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kcwenangan dari masing- masing dinas/instansi, meliputi.: a. Oinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; . b. Satuan Lalu Llntas Polrcs Bone melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas; c. Oinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawa8tUl.Saluran Pematusan serta Jaringan Utilitas; d. Dinas Perumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keterangan -17- Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan andalalin dalam 12in Mendirikan Bangunan; e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penegakan Pcraturan Daerah. .....,. Apabila dari basil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kcgiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masingmasing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kcpala Dinas Pcrhubungan. Besf-u Ket!p Eval...t ..... ,. (I) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andala1in dapat dieva1uasi apabila : a. adanya perubahan peruntukan; b. adanya perubahan syarat zoning; c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa. (2} Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan. (3) Apabila Kepala Dinas Pcrhubungan menyetujui basil pengawasan aebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasl terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memilki persetujuan andalalin. BABV TATA CARA PEJfQEIIAAlf BAlfK8J ADII.IIIIBTRASI PualOO (1). Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan eanksi administrasi berupa: a. peringatan; b. membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin; dan (2). Pcngenaan sanksl administrasi sebagai.mana dimaksud daJam ayat (1) didahuJui dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. · -18- (3). Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Bcrita Acara Pcmeriksaan yang dibuat oleh pctugas Satuan Polisi Pamong Praja dan atau pcgawai Negcri Sipil Daerah dilingkungan pcmerintah Kabupaten Bone . ........ . (I) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pclanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Pemberian pcringatan sebagaimana dimaksud ada ayat (I) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pcringatan tertulia I {keaatu) dan peringatan tertulia II ( kedua). (4) Tenggan waktu antara pemgatan tertulis I (kesatu) dengan Peringatan tertulis II (kedua) paling Jama 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan. (5) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan pabila orang atau badan sebagaimana dimakaudpada ayat (I), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pcringatan tertulis I (kesatu). (6) Peringatan tertulis I (kesatu) dan peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pcrintah untuk melaksanakan kewajibe. yang dimuat dalam pcrsetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan basil evaluasi Pemeritah Daerah. (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggiu sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten, rnaka surat pcrsetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat peisetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan maksud dibekukan oleh Dinas Perhubungan. (8) Dalam hal surata pcrsetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan perencaaan pengaturan lalu lintas dibekukan, rnaka orang atau badan sebagaimana dimaksd pada ayat (I) dilarang mclaksanakan kegiatan dan /at.au usaha eebeluer orang ata badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang dimuat dalarn peraetujuan andalalin at.au melaksanakana kewajiban-kewajiban baru. berdasarkan khasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bone. (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pembekuan surat persetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan pcrencanaan pengaturan lalu lintaa, orang atau badan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) belum melaksanakan kewajiba.n yang dimuat daJam peraetujuan andaJalin atau belum melaksanakan kewajiba.n-kewajiban baru. berdasarkan hasil evaJuasi Pemerintah Kabupaten Bone, maa surat persetujuan andaJalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dicabut oleh inas Perhubungan Kabupaten Bone. (10) DaJam haJ surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lint.as dicabut, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan / atau usaha. (11) Apabila setelah surat-surat persetjuaj dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicabut, orang atau badan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepa.la Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengentian pelaksanaan kegiatan da /atau usaha secara paksa dengan cara memberika segel ada pinru masuk dan pinru keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempe.t/alat yang digunakan unruk melakukan kegiatan dan/atau usaha dimaksud. 8AJI VI PE1'GAJUAlf PERIIOHORAII' PERSETUJUAlf ....... Untuk mengajukan permohonan persetujuan andalalin yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraruran Bupati dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8. BA1I vn KltTEIITUAlf PERALIIIAlf ....... Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum -20- memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau eurat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas. BABVID PEIIUTUP ....... Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone . ....... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
39

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

12.pdf

NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Pati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor 850/3396/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati untuk Menandatangani Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan susunan Naskah dinas bidang kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup garut nomor 12 tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dunia Usaha Tangguh Bencana

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NO 12 TH 2017.pdf

dunia-usaha-tangguh-bencana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dunia Usaha Tangguh Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; bahwa dunia usaha merupakan salah satu unsur utama dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dapat berperan serta secara signifikan, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan dapat berperan serta secara signifikan, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dunia Usaha Tangguh Bencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang dunia usaha tangguh bencana, peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana, tata cara peran serta dunia usaha.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 12 TH 2017.pdf

daftar

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenagan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usu! Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud huruf a ditas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahnun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2305); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV KEWENANGAN DESA, BAB V PELAPORAN, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB Vlll PUNGUTAN DESA, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

12 PERUBAHAN PERBUP N0. 1...UN ANGGARAN 2017.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya PeraturanBupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017, maka Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017 perlu disesuaikan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950 2. UU No 1 Tahun 2004 3. UU No 12 Tahun 2011 4. UU No 23 Tahun 2014 5. PP No 109 Tahun 2000 6. PP No 24 Tahun 2004 7. PP No 23 Tahun 2005 8. PP No 56 Tahun 2005 9. PP No 58 Tahun 2005 10. PP No 8 Tahun 2006 11. PP No 39 Tahun 2007 12. PP No 71 Tahun 2010 13. Perpres No 87 Tahun 2014 14. Permendagri No 80 Tahun 2015 15. Perda No 3 Tahun 2002 16. Perda No 11 Tahun 2007 17. Perda No 13 Tahun 2016 18. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 19. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kab Lamongan TA 2017. Ketentuan yang diubah yaitu Pasal 1 ayat (2) .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kab Lamongan TA 2017 diubah
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gianyar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP 12 Tahun 2017.pdf

PENYELENGGARAAN-PENDIDIKAN-INKLUSIF-DI-KABUPATEN-GIANYAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, LD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gianyar

ABSTRAK:

a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan; b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; c. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat dan kemampuan dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya; d. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar perlu memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengenyam pendidikan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Gianyar.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. KEWENANGAN; 4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF; 5. KURIKULUM; 6. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 7. PESERTA DIDIK; 8. SARANA DAN PRASARANA; 9. PEMBIAYAAN; 10. ORGANISASI PENDUKUNG; 11. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 12. PENGHARGAAN; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
-
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.