Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 358
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
a. bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu
kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi
Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling
baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 5
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah
Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan
pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan
Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini
dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235),sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4689;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 5291;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau
Memerah Air Susu Ibu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya;
9. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2016 ten tang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten
Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105) .
Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan
peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretariis Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Perda kab. Kupang No. 6 Tahun 2016; Perda kab. Kupang No. 12 Tahun 2019; Perbup Kupang No. 33 Tahun 2019; Perbup Kupang No. 37 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD TAHUN 2020 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3); Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70), diubah
TIDAK ADA
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD NOMOR 691 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULUT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 PASAL 4 AYAT (1);
UU NOMOR 19 TAHUN 2019; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 15 TAHUN 2004; UU NOMOR 25 TAHUN 2004; UU NOMOR 33 TAHUN 2004; UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 109 TAHUN 2000; PP NOMOR 71 TAHUN 2010; PP NOMOR 55 TAHUN 2005; PP NOMOR 56 TAHUN 2005; PP NOMOR 57 TAHUN 2005; PP NOMOR 8 TAHUN 2006; PP NOMOR 38 TAHUN 2007; PP NOMOR 12 TAHUN 2007; PP NOMOR 18 TAHUN 2017; PP NOMOR 56 TAHUN 2018; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PP NOMOR 13 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016; PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019; PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2019
MENYERTAKAN MODAL DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2020 SEBESAR RP 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR) KEPADA PR. BANK SULUT; MODAL TERSEBUT BERASAL DARI ANGGARAN APBD; MENUNJUK KEPALA BPKPD UNTUK MELAKSANAKAN PROSES ADMINISTRASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
4 PASAL (5 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr Sambas Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, Uu No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, Pp No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.65 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
17 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomr 25 Tahun 2004
3. UU Nomor 17 Tahun 2007
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
18. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
Isi dari peraturan ini antara lain mengenai isi dan sistematika penyajian perubahan RKPD. RKPD juga menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 42 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bogor No. 60 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bogor No. 52 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun
kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala
besar pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan
perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan
dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah tatanan
kehidupan yang baru yang mampu mendorong
terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif
ditengah pandemik, namun aman dari penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra
Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat,
Aman dan Produktif;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 , Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020
teridir dari 15 pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru, Protokol Kesehatan, Pengendaliann dan Pengamanan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa sejalan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Lembaga Pendidikan dengan biaya sendiri; bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri SipiI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003 , UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2008, PP No.46 Tahun 20011, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Persyaratan; Prosedur dan Tata Cara; Pemberian dan Penolakan Izin Belajar; Kewajiban; Pembatalan;Izin Belajar; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
9 HAL DAN 1 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja (ASB), standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal; b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; c. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam verifikasi untuk menelaah kesesuaian dengan RKA SKPD; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Komponen ASB; IV. Jenis ASB; V. Pengendalian dan Pengawasan; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 halaman; 14 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
