Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2021
ABSTRAK:
tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan global sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk lebih mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif sehingga guna percepatan pencapaiannya memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten;
sebagai pedoman dan arahan guna pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan ini terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III KELEMBAGAAN; BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 43 Tahun 2019
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. PALI No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
PERBUP Kab. PALI No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perubahan-atas-Peraturan Bupati-Nomor 68 Tahun 2016-tentang-Tata Cara-Pencalonan-Pemilihan-Pengangkatan-dan-Pemberhentian-Kepala Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 dan berdasarkan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016, meliputi : Ketentuan Pasal 31 ayat (1) pada huruf g dihapus dan disisipkan 2 pasal antara Pasal 31 dan Pasal 32, yaitu Pasal 31a dan Pasal 31b dan; Ketentuan Pasal 77 ayat (1) pada hurf a ditambah 1 angka dan pada huruf b antara angka 2 dan 3 disisipkan 1 angka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, terbitnya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; bahwa untuk melakukan penyesuaian anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2019 perlu diubah dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 122); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 25); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 30); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 76);
TERDIRI ATAS 2 PASAL; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 30) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 55009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017.
PERGUB ini mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan PAUD, Dasar, dan Menengah yang meliputi penentuan daya tampung, penentuan zona, penentuan kuota, sosialisasi, dam tata cara PPDB.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
mencabut dan menyatakan berlaku Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan umum; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi; eselonering; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa
Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina
Kepegawaian menetapkan kode etik aparatur berdasarkan
karakteristik Instansi di Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 2004.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kode Etik ASN, Rehabilitasi, Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 560
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Tanah Laut, maka dipandang perlu untuk
melakukan distribusi tanggung jawab pembinaan,
supervisi dan pengawasan pada beberapa bidang
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab
Bupati sebagai Kepala Daerah kepada Wakil Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Kepada Wakil Bupati ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Wakil Bupati, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Delegasi Kewenangan;
4. Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilimpahkan;
5. Pembinaan, Supervisi Dan Pengawasan;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini perlu optimalisasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ketentuan Umum; Penyelanggaraan PAUD; Peserta Didik; Pendidik dan tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Perizinan Pendirian PAUD; Penamaan dan Penomoran; Perubahan Kepemilikan Penyelenggaran PAUD; Evaluasi Akreditasi dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Pembiayaan; Larangan di PAUD; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
