Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag No. 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-Dag/Per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 42, BN 2018/NO 471; KEMENDAG.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/ PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan
bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, perlu mengatur
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen,
ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang
direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk
Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 22 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk
Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018 yang meliputi: Sumber dan Besaran; Kriteria Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilestarikan; bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, perlu melakukan penanaman dan perawatan pohon berbasis partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu a menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Per otaan Tanjung Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penanaman Dan Perawatan Pohon Berbasisi Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
3. Lokasi
4. Penyelenggaraan Penanaman Dan Perawatan Pohon
5. Penebangan, Pemindahan, Penanaman Dan Penggantian Pohon
6. Sanksi
7. Ketentuan Lain-Lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Desa dalam Upaya Mengakselesari Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Balangan;
Bahwa dalam Rangka Menekan Angka Pengangguran Melalui Program Pemberdayaan pada Kelompok Masyarakat Berpendidikan Sarjana di kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Huruf a, Huruf b, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Program;
Pelaksanaan Program;
Manajemen Program;
Pendanaan;
Pengawasan dan Evaluasi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Dan Formula Tarif Sewa Lahan Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengakomodir struktur dan formula sewa lahan di Kota Semarang, maka perlu diatur kembali tentang tarif sewa lahan di Kota Semarang;
b. bahwa peraturan Walikota Nomor 9A Tahun 2016 tentang Struktur dan formula Sewa Lahan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dimasyarakat, maka perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdaasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan Di Kota Semarang;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Thaun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis sewa lahan, struktur dan formula tarif sewa lahan, pengurangan dan keringan sewa, tata cara pengajuan pengurangan dan keringanan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati Banjarnegara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20172022, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 55 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 150/BPKD/2018 tentang Penetapan Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 serta Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk Integrated Participatory Development and management of irrigation program – IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu) Nomor PHD-066/IPDMIP/PK/2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaraan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 29 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018.
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.13 Tahun 2017, Perbup Kubu Raya No.61 Tahun 2017, diubah Perbup Kubu Raya No.21 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Penjelasan sebanyak 48 (empat puluh delapan) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan
Pajak Air Tanah, perlu menetapkan besaran nilai
perolehan air tanah sebagai dasar perhitungan
pengenaan Pajak Air Tanah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran nilai
perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan
bupati/walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah
yang ditetapkan oleh Gubernur; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nilai perolehan air tanah, tata cara perhitungan pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 42 Tahun 2018
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, BD.2018/No.42
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Berita Daerah Kab. Luwu Tahun 2007);
14 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun
2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu;
18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2018;
19 Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
NOMOR WII/2111
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
