Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati diatas perlu menetapkan Balangan tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Meliputi : Ketentuan Umum; Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Jenis Dokumen Perizinan Yang Dipersyaratkan; Prosedur Dan Proses Dokumen Ukl-Upl Dan Sppl.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat terdapat beberapa penambahan Tugas dan Fungsi pada Bidang dan Sub Bidang, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 86 tahun 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIL;
BAB IV
TATACARA PENDAFTARAN;
BAB V
BESARAN DAN TATACARA PEMBAYARAN IURAN;
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Blora No. 60 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2017/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa efektivitas pengaturan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi koordinator tata usaha pada UPT Sekolah Menengah Pertama, maka perlu mengubah ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta peningkatan pelayanan publik di bidang
ketertiban umum, maka dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun
2016.
Peraturan ini memuat Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP Satpol dan Damkar; Tata Kerja; Sarana dan Prasaran dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penetapan Prioritas PEnggunaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2018
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan perternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 24 Tahun 2010
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan asli desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi No.4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan sasaran; Peran, Strategi dan Prinsip Dasar; Pembentukan; Pengelolaan; Jenis Usaha dan Permodalan; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Pertanggungjawaban; Kepailitan; Administrasi; Tahun Buku dan bagi Hasil; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 11 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
7 hlmn; 2 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Buru. Tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran
Peraturan Bupati Buru Nomor 3O Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Tarif Air Minum, dipandang tidak sesuai
lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahrun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun
2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Lampiran 11 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
