Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas pendidikan. Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamPasal 63 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian, Tugas dan Jabatan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 51 Tahun 2017
tugas-fungsi-organisasi-tata kerja-administrator kawasan ekomoni khusus
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, LD.2017/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan
Kawasan membentuk Administrator dan Administrator bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan. Untuk kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan administrator KEK dengan peraturan bupati ini.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan OO Bo. 100 Tahun 2012; PP No. 51 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 33 Tahun 2010; Keppres No. 45 Tahun 2014; Perda Provinsi Sumsel No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Sumsel No. 14 Tahun 2014; Perda Provinsi Sumsel No. 14 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016; Perbup No. 191 Tahun 201.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja administrator kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK , adalah Kawasan Ekonomi Khusus dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan, yang
selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api. Administrator adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api. Diatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Keija Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 51 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HARAPAN MAKMUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Harapan Makmur Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinkes Kab. Sanggau, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Puskesmas Harapan Makmur pada Dinkes Kab. Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Eselonering, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
8 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas Sosial;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang di Bidang Penanganan Fakir Miskin perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Dinas Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
.. ri •
.... '. 1
f I 11
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 349).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Bagian Perencanaan Dan
Pelaporan;
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
dan
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial.
d. Bidang Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang
Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia; dan
\ ..
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, NAPZA dan HIV AIDS.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial:
1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan
Pesisir; dan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan
Daerah Tertinggal.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir
Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
d. pengoordinasian, pengendalian dan mengawasi kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
...
I ,. • '
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi
'- -
Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan
Pesisir;
d. melaksanakan Penyelenggaran Sosialisasi
Program pemberdayaan Masyarakat Miskin;
e. memfasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
f. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial;
g. melaksanakan Seleksi calon lokasi dan calon peserta keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial;
h. melaksanakan Pengumpulan data, mengidentifikasi masalah serta pemberian pelayanan sosial;
1. melaksanakan bimbingan tekhnis keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
j. melaksanakan Sosialisasi Program pemberdayaan Masyarakat Miskin;
k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir;
1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir
m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir;
n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
. ..· .
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
( 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah
\ Tertinggal mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir
Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; dan
f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya.
fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal rnernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
d. melaksanakan Kerjasama dengan Usaha•
usaha Kesejahteraan Sosial, Dunia Usaha
",. '
!..,
. "-.
maupun Lembaga - lembaga lainnya dalam pemberdayaan fakir miskin;
e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
f. melaksanakan fasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembe
g. ntukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta
Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
h. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial;
i. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial;
j. melakukan bimbingan tekhnis ketrampilan pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
1. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal;
o. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan;
p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal II
(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati No.42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
