PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; Website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkar Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015.
Website Resmi Pemerintah Daerah; Media Sosial Resmi; Konten Website; Pengelola website dan website domain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PEDOMAN PENGELOLAAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/No. 264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Kelurahan Dan Desa
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
180/008968 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati
Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 7 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014 diubah.
4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemerintah Daerah dan/atau KPID dapat memberikan fasilitasi pembentukan LPK antara lain melalui:
a. dukungan kemudahan proses pengurusan IPP; dan/atau b. pembinaan.
Dukungan kemudahan proses pengurusan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a. pendampingan pengurusan IPP; dan/atau b. fasilitasi penyelenggaraan EDP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sıstem Aplıkasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasıs Elektornik Di Lingkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu
untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan
pembangunan daerah berbasis Elektronik melalui sistem
aplikasi E-Planning; sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah
berbasis E-Planning merupakan perwujudan penyelarasan
perencanaan pembangunan di daerah yang dapat
mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan
jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program
dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan
bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di
daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15
tahun 2014
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan aplikasi e-planning, kedudukan peraturan bupati, pengelolaan aplikasi e-planning, tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan, penanggungjawab dan pemegang sektor, pendampingan, seleksi dan pendalaman, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-planning
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 37 Tahun 2012
PENDAYAGUNAAN - TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - KABUPATEN BATANG HARI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2012/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang Hari;
Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-government dalam rangka mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik dan efektif (good governmance);
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dalam Penyeleggaraan Pemerintahan di Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 7 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 8 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 12 Tahun 2011; PERDA No. 5 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pendayagunaan Teknologi Informasi dalam Penyeleggaraan Pemerintahan di Kabupaten Batang Hari, meliputi: Tujuan, Sasaran dan Azas; Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2012.
9 hlmn;1 pnjelasan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 37, BN 2014/NO 1480; KOMINFO.GO.ID; 45 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
