Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset Asphalt Mixing Plant yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar dan bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Ashpalt Mixing Plant dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang menangani Ashpalt Mixing Plant sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian
Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Walikota No 50 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Petugas Teknis Operasional/ Koordinator adalah Petugas Teknis Operasional/Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Diatur mengenai perubahan ketentuan antara lain ketentuan umum, bentuk UPTD Dinas PUPR, fungsi UPTD dan aparatur, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Mengubah Peraturan Walikota No 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD 2016/74D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan ini terdiri dari 3 Bab dan 17 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 74 Tahun 2019
PERBUP Kab. Temanggung No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peran serta ASN di lingkungan Pemkab Temanggung dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya mekanisme penanganan pengaduan yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu; bahwa ebrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 68 Tahun 1999; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 55 Tahun 2012; Permendagri No 25 Tahun 2007; PermenPAN No PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB No 60 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, lingkup dan batasan, mekanisme pelaporan pengaduan, penanganan pengaduan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pemutakhiran, perlindungan terhadap pengadu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 74 Tahun 2017
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
mengatur pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulukumba;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2017 Nomor 1);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
NOMOR 74 TAHUN 2017
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Manajemen Pengembangan Potensi Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab III Perencanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab IV Pelaksanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab V Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab VI Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Bab VII Kerja Sama Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 23 - 2022 - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DINAS - PERTANIAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2022/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, peraturan termaksud perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.68 Tahun 2022; Perbup No.23 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 7 dan ketentuan Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja staf ahli kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai
ABSTRAK:
Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penghargaan, sanksi, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, mutasi, promosi, demosi dan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Perjanjian Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Perilaku Kerja, Laporan Harian Kinerja, Pengukuran Kinerja,Penilaian Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja Pegawai, Sistem Informasi Rancangan Gawe Hade, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
15 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
