Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Administrasi Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu disusun pedoman administrasu desa di Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 54 Tahun 2017
PERBUP Kab. Blora No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
Mencabut :
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2017/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta untuk memberikan menunjang kelancaran dalam penyaluran dana desa, perlu mengatur mengenai tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora; bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengalokasian
Bab III Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa
Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa
Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 dicabut.
53 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 625
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tuigas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang kesehatan masyarakat; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada Dinkesppkb
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
19 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang tertib, terbuka dan
akuntabel, diperlukan panduan yang
menyeluruh yang meliputi aspek perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai
pedoman pembinaan dan penilaian
penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka
acuan pembinaan dan tools penilaian
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
desa, perlu disusun standar akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan desa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2015 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Upaya Mencapai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian, Indikator Penilaian, Tata Cara Penilaian, Klasifikasi Desa, Tindak Lanjut Hasil Penilaian, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Jumlah Halaman: 17 HLM, Jumlah Lampiran: 40 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Akta Kematian bagi Penduduk Kabupaten Purbalingga yang Meninggal Dunia
ABSTRAK:
bahwa guna menciptakan tertib administrasi kependudukan serta untuk menjamin kepastian hukum, status dan hakhak seorang Penduduk yang meninggal dunia perlu didukung dengan bukti berupa Akta Kematian sebagai dokumen resmi kependudukan; bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, fungsi Akta Kematian memiliki arti yang penting sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengurusan hak-hak bagi keluarga/ ahli warisnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Akta Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Purbalingga Yang Meninggal Dunia;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor
162/MENKES/PB/I/2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pelaporan kematian, pencatatan penyebab kematian can penggunaan Akta Kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dijaga dan diselamatkan dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan arsip dan penyelamatan memori kolektif bangsa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu pengaturan pengelolaan Arsip Terjaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Sumber Arsip Dan Jenis Arsip Terjaga
Bab IV Pengelolaan Arsip Terjaga
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan strategi
pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan.
pembangunan di daerah yang responsif gender
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) Bab dan 12 (dua belas) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2019
pedoman - pengelolaan - dan implementasi - sistem - informasi
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Uu No 2 Th 1993; UU No 11 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; PP No 49 Th 2018; Perkepbad No 22 Th 2007; Perkepbad Kepegawaian Negri No 14 Th 2011; Perda No 8 Th 2016; perwal Kota No 81 Th 2016 yg telah diubah Perwal Kota No 50 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA; BA IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan perencanaan kebutuhan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga pembangunan dapat terkendali sesuai dengan perencanaan, maka perlu adanya Standar Harga Pokok Kegiatan; bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar teknis yang menjadi pedoman belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Di Biayai Dari Dana Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
