Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.154 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 57 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO. 57 TAHUN 2017.pdf

Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 8 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang.
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7).
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutra Nomor 56 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Sadan Pengeioia Keuangan dan Aset Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata kerja Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah; b. bahwa dalarn rangka penyeienggaraan fungsi penunjang di bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi periu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan tugas, fungsi, rincian tugas, dan tatakerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Badan Pengeiola Keuanga dan Aset Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- .. ,, . • i Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara · Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut: (1) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal3 Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Bidang Anggaran terdiri atas : 1. Sub Bidang Penyusunan APBD; 2. Sub Bidang Otorisasi dan DPA; dan 3. Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan 2 ( d. Bidang Perbendaharaan terdiri atas : 1. Sub Bidang Belanja, 2. Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan 3. Sub Bidang Kas Daerah; e. Bidang Aset Daerah terdiri atas : 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset Daerah; dan 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; f. Bidang Ak:untansi terdiri atas : 1. Sub Bidang Ak:untansi Penerimaan Daerah; 2. Sub Bidang Ak:untansi Pengeluaran Daerah; dan 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 12 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 A (1) Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; dan 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. melaksanakan pengoreksian kelengkapan DPA- SKPD/SKPKD; e. menyiapkan naskah SPD; f. menyiapkan bahan pengesahan DPA; g. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Sub Bidang Belanja dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Belanja. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Belanja; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Belanja; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Belanja; dan 4 f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang cliberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran belanja; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi belanja SKPD/SKPKD; ' '- f. melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis belanja; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait belanja; h. melaksanakan pelaporan hasil kegiatan terkait urusan belanja secara berkala; i. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan belanja; dan pad a melaksanakan pembinaan disiplin pembagian tugas aparatur sipil negara Sub Bidang Belanja; j. k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; I. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; ·-- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (4) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 A (1) Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan clipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendapatan, dan Pembiayaan. 5 (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, kegiatan Sub Pembiayaan; pengendalian, pengawasan Bidang Pendapatan dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran pada pendapatan dan pembiayaan; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan; f. melaksanakan pembukuan terhadap terhadap pendapatan dan pembiayaan; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya; h. melaksanakan monitoring serta laporan penyelenggaraan urusan pendapatan dan pembiayaan; i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; 1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (5) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 7 ,. ' ; d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan inventarisasi dan dokumen a set; e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dalam hal pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi; f. merencanakan kegiatan, menyusun konsep dan menyiapkan bahan standarisasi harga penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu; g. merencanakan kegiatan, menyusun dan menghimpun DKBMD dan DKPBMD, RKBMD dan RKPBMD untuk satu tahun anggaran yang diperlukan setiap SKPD; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kebijakan menggunakan aset yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; i. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, mengelola dan melaporkan rekapitulasi data aset masing-rnasing SKPD; j. memfasilitasi, meneliti dan menyiapkan bahan untuk menerima, menyimpan, menyalurkan, mengamankan dan memelihara aset yang tidak dalam penguasaan SKPD (aset idle); k. merencanakan kegiatan dan menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan dan (sensus)dari masing-masing SKPD; 1. melaksanakan penyusunan Neraca (Aset Tetap) daerah; m. melaksanakan pencatatan aset milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI)dan Buku Induk Inventaris (Bil), sesuai kodefikasi dan penggolongan aset daerah; n. membuat daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD; o. melaksanakan verifikasi pengajuan usulan penetapan status penggunaan barang mi1ik 8 .. . daerah sesuai usulan dari SKPD p. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset daerah di SKPD; q. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; r. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan inventarisasi dan dokumen aset; s. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; u. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (6) Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 18 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A '-· (1) Sub Bidang Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; 9 .. ' . f. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; dan pelaksanaan oleh atasan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan ' Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. menyediakan bahan perencanaan dan pengadaan aset daerah; e. membuat daftar laporan dan analisis aset daerah; f. melaksanakan analisis kelengkapan pelaporan aset daerah; g. membuat kebijakan standard pelaporan aset daerah; h. menyusun standard harga satuan barang / jasa 1. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; I. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ a tau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 7) Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah. (2) Untuk i:nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan terkait pengelolaan penerimaan dan belanja; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penerimaan dan belanja daerah; f. menerima dan mencatat bukti setoran 11 . ' . . . penerimaan daerah; g. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah; a. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; c. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (8) Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A (1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tu gas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; dan 12 ' . � • ,, f. pelaksanaan oleh atasan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Suo Bidang Ak:ufira:nsi Pengeluaran Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeiuaran Daerah; d. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; e. melaksanakan monitoring pelaporan Pengeluaran daerah; f. melaksanakan pengendalian daerah; g.. melaksanakan pen�a.mtfilJ. b11kti. penyetoran pajak; h. melaksanakan pencatatan seluruh pengeluaran daerah; evaluasi dan pengeluaran L melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan; l.. menY.!'lJ.D.Pa.il5M Ja.pora.n p!.JJaksgnicJ.M· tµgas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 13 .. Pasal II (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini; (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gara setiap orang mengetahuimya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatanya dalam berita daerah kabupaten luwu utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO. 56 TAHUN 2017.pdf

Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang.
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7).
1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial; 2. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; 3. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan; 4. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan bidang Sosial; b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial; d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download file:

2017 - PERBUP 56 ttg DISNAKERTRANS.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerab maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdangan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

peraturan_bupati_nomor_56_tahun_2017.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ,dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barm;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T^un 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarsm Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimema telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahim 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\m 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
Susunan oiganisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir

Abstrak

Arsip Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP-NO-56-TAHUN-2017-1.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 56 Tahun 2017.pdf

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK:

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.100 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksana koordinasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Kelas B Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Download file:

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Cirebon No. 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Download file:

2017 56 BD Perbup Pencabu...Badan Kesbangpol.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT