Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.635 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-05/MBU/09/2017 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2011.pdf

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);

2011

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/2011, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, perlu disusun suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi yang menggambarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun; b. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara penyusunan laporan kinerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Pedoman Laporan Kinerja mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan kinerja yang terdiri atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja dan Laporan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Pedoman Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun laporan kinerj a.

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
39 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7A Tahun 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO 7.A TAHUN 2011 TTG RKPD KKU-2012.pdf

RENCANA STRATEGIS

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7A, BD.2011/NO.7a, LL KAB. KAYONG UTARA: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan dan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya untuk dituangkan dalam APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; Perda Kab. Kayong Utara No. 1 Tahun 2009 ; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2013 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PermenPU1-2013.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/XI/2012 Tahun 2012

Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2012 – 2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkop UKM No. 7/PER/M.KUKM/VII/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2015 – 2019

Mencabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014

Download file:

Permen UKM Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 61.2 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Malinau No. 19 Tahun 2017 tentang RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 - 2021

Download file:

Nomor 61.2 Perubahan Renstra - 2016-2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.