Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksaanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Tata cara perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 Instansi Pusat, antar instansi pusat, 1 instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2005
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal kabupaten bone bolango
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/No.4 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No,3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000 ; PP No.8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Keudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2009
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pertanian, dan ketahanan pangan kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusan bidang Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, unit pelaksana teknis dinas, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 4, jdih.bkn.go.id : 4 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/NO.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati
Bulukumba tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bulukumba;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
1.Pasal 18 (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2008 Nomor 4);
Pasal I
Pasal 2
Pasal 4
Pasal 12
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
NOMOR 4 TAHUN 2016
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PERWALI Kota Bandung No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
PERWALI Kota Bandung No. 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PERUBAHAN - ATAS - PERWAL - NOMOR - 115 - TAHUN - 2021 - TENTANG - PEDOMAN - PENILAIAN - KINERJA - PEGAWAI - PEMERINTAH - DENGAN - PERJANJIAN - KERJA
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD 2022/NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa pedoman penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah ditetapkan dengan Perwal No.115 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa perubahan substansi, sehingga Perwal termaksud perlu disesuaikan dan perlu menetapkan Perwal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
7 Hlm.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraHukum Acara dan PeradilanKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
Ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia
PERBUP Kab. Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mengubah :
Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016 Nomor 38).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Semarang No. 38 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara serta evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh perangkat daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 59 Tahun 2008;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 9 Tahun 2006;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 36 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 37 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 38 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 39 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 40 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 41 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 42 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 43 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 44 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 45 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 46 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 47 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 48 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 49 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 50 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 51 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 52 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 54 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 55 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 56 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 57 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 59 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 60 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 61 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 62 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 64 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 65 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 68 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Selatan No. 70 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, kriteria penerimaan tambahan penghasilan PNS, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 beserta perubahannya tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
19 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh dan 7 halaman lampiran (16 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada PNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi PNS maka perlu ditetapkan dengan Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Permen Kehakiman No. M.1.8-PW.07.03;Permendagri No. 4 Tahun 1997; Keputusa Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1999; Perda kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keududkan Tugas Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Pendidikan Penangkatan Mutasi dan Pemberhentian PPNS, KTP, Sumpah/Janji Dan Pelantikan, Penyidikan, Bentuk/Model Formulir Penyidikan, Pembinaan, Pakaian Dan Atribut, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2002.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
