Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/NO. 40, TBD 2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 18 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
di Lingkungan Pemerintah, Pejabat/Pegawai Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan dilarang menerima hadiah atau
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05
Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/NO.400, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimaria telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah -diubah d.enga.n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
bahwa adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PP No. 55 tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
Peraturan ini terdiri dari 10 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2018
Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan apbd
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD 2018/40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Dalam mengoptimalisasi Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kota Bekasi dan dengan ditetapkannya Perwali Bekasi No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perwali Bekasi No. 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Untuk melaksanakan APBD yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan yang digunakan sebagai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBD. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan Atas Perwali Kota Bekasi No. 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanan APBD.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
26 halaman (lampiran 8 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel
dalam pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum
Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim sebagai tindaklanjut
pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan pelaksanaan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Pengelolaan
Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan Piutang; Penyisihan Kerugian Piutang; Prinsip Umum Penghapusan Piutang; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 40 Tahun 2018
PERBUP Kab. Balangan No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan di desa, Perlu Segera dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
Bahwa Sehubungan dengan Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Serta Adanya Perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Balangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2018.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 ini Mengatur Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Pp No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan dan Tujuan; III. Kedudukan dan Tugas; IV. Susunan Organisasi; V. Mekanisme Kerja; VI. Anggaran; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatand an Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda Kab Kudus No 9 Tahun 2018 tentang APBD Kab Kudus TA 2019, perlu menetapkan Perbup Kudus tentang Penjabaran APBD Kab Kudus TA 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU no 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP Bo 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 54 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permenkes No 52 Tahun 2016; Permenkeu No 96/PMK.05/2016; Permendikbud No 8 Tahun 2017; Permendagri No 38 tahun 2018; Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 19 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 9 Tahun 2018; Perbup Kudus No 26 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD TA 2019 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 hal
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 40, BN 2018/ NO 1118; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
