Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2023.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. Penetapan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022
tarif - layanan - pada - badan - layanan - umum - daerah - unit - pelaksana - teknis - daerah - pusat - kesehatan - masyarakat - dan - laboratorium - kesehatan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2022/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan berdasarkan ketentaun Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2016; PP RI No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Kegiatan Pelayanan Dan Subyek Tarif Layanan, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Layanan, Struktur Dan Besaran Tarif Layanan, Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Dan Tanggungan Pihak Ketiga, Pemanfaatan Tarif Layanan, Pengurangan Dan Pembebasan Tarif Layanan, Pemungutan Tarif Layanan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 Perda No.4 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan Kepala BSSN No.10 Tahun 2019; Perda No.4 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan teknis, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
18 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 41 Tahun 2022
orientasi - tugas - calon - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - kuningan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, BD 2022/Nomor 41
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyiapkan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat yang profesional dan meningkatkan wawasan maka perlu menetapkan Perbup tentang Orientasi tugas Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuningan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah Pasal 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; perpres No. 29 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Biroakrasi No. 53 Tahun 2014; Perda kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Orientasi, Peserta Orientasi, Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Orientasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
7 Hlm.
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2022/No.19 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 32 (tiga puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota Dumai Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Belanja Penunjang Operasional Penjabat Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengaturan biaya operasional Penjabat Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat meningkatkan kineija tugas Penjabat Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Penjabat Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Belanja Penunjang Operasional Penjabat Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD/2021/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
TUGAS POKOK,FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
