Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomorl 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomorl64/PMK.05/2015; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri No 66 Tahun 2022 ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Wonogiri No 47 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 diubah.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 66 Tahun 2020
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA - PEDOMAN PEMBERIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2020/ No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan desa di Kabupaten Boyolali, dan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7, Pasal 3, penambahan huruf d pada Pasal 4, penambahan angka 6 dan penghapusan huruf d angka 5 pada Pasal 5, perubahan huruf a Pasal 6, penambahan huruf f pada Pasal 7, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 16, perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 diubah.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ruang lingkup pengelolaan pegawai non PNS, pengadaan pegawai non PNS, peraturan kerja, kewajiban, hak, dan larangan pegawai non PNS, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja pegawai non PNS, Kesejahteraan pegawai non PNS, pemberhentian pegawai non PNS, perataruran BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 66 Tahun 2016
PERBUP Kab. PALI No. 064 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah PALI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; OO No. 69 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; Permenkeu No. 31/PMK.07/2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten PALI dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Diatur tentang kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah PALI
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Dana Desa, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.7508/01-16/8/2016, perihal Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan dan diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (7), Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (8), Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (8), perubahan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4), Setelah ketentuan Bagian Ketiga Pasal 28 dan sebelum Ketentuan Bagian Keempat Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 28a dan Pasal 28b, perubahan Pasal 29 ayat (2), perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 36,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri NO 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 70 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 62 Tahun 2011; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa. Bupati berwenang untuk menyelanggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut kepada DPRD. Bupati dalam melaksanakan kewenangannya, melimphakan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Dalam pengelolaan keuangan desa, tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 66 Tahun 2019
Badan Layanan Umum- kesehatan-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2019/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal
87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
perjanjian dengan pihak lain dengan mekanisme
pengajuan utang/pinjaman yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Di
Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77
/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013
Terdiri dari 21 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, pinjaman, kewenangan dan persyaratan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan pinjaman, ketentuan lai-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah di kabupaten bandung
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 66, jdih.dephub. go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2010.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 66, BN.2021/No.1322, peraturan.go.id: 10 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 66 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal
30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 42
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan
Pasal 51, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan
ketentuan Pasal 45, Pasal 48, Pasal 54, Pasal 57 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang Retribusi Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu
menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Daerah.
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Dacrah
Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten Lang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Noma 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcnlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun
2012);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Perikanan Tangkap
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2010 Nomor 4);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB V
TATA CARA PENGAHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
